Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan kerumitan dalam mendistribusikan vaksin di Indonesia, yakni masalah data kesehatan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga.
"Kita terkendala kepada data kesehatan yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. BPJS memiliki data sendiri, Kementerian Kesehatan memiliki data sendiri, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (18/11/2020).
Perlu diketahui bahwa pemerintah akan segera mendistribusikan vaksin COVID-19. Namun, persoalan yang dia paparkan adalah distribusi vaksin yang lebih general atau umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Deretan Negara yang Tawari RI Vaksin Corona |
Tapi, bos holding BUMN sektor farmasi itu menjelaskan pentingnya pengintegrasian data kependudukan yang berkaitan dengan kesehatan. Hal itu amat membantu ketika Indonesia menghadapi pandemi seperti saat ini, yakni pandemi COVID-19.
"Kalau seandainya kita bisa memiliki satu bank data terhadap data kependudukan yang nanti diintegrasikan, ini sangat powerfull bagi Indonesia nantinya untuk mengatasi pandemi-pandemi berikutnya, karena kita sudah memiliki data tentang kondisi kesehatan penduduk dan juga yang tersebar di berbagai region atau provinsi," jelasnya.
Dia menjelaskan kepentingan yang lebih besar lagi bahwa penyempurnaan data kesehatan akan mendukung upaya pemerintah di bidang health security, alias jaminan kesehatan.
"Jadi ini juga merupakan satu usulan yang mungkin bisa jadi perhatian bersama, dan ini sangat menjamin nanti implementasi dari produk pemerintah yaitu masalah health security," tambahnya.