Bio Farma juga mengusulkan agar ada konsistensi dari pemerintah dalam mengimplementasikan insentif pajak, yaitu untuk penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) di bidang farmasi, terutama untuk produk-produk yang berasal dari bagian penelitian dalam negeri.
Dia mengatakan pihaknya juga memberi masukan untuk percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Begini Rumitnya Distribusikan Vaksin di RI |
Menurutnya diperlukan kebijakan yang komprehensif antara lembaga atau kementerian untuk memastikan hasil penelitian dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi dapat dihilirisasi dan dikomersialisasi.
"Ini permasalahan klasik yang banyak terjadi sekarang di Indonesia, di mana banyak produk-produk penelitian itu kita mengalami kesulitan pada saat hilirisasinya oleh industri," sebutnya.
"Jadi memang perlu ada bantuan juga dari pemerintah bahwa proses ataupun SOP/standar operasional prosedur mulai dari penelitian sampai nanti bisa dihilirisasi itu benar-benar bisa dibuktikan secara komersial, sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses itu mereka mendapatkan benefitnya," tambah Honesti.
(toy/eds)