.webp)
Vaksin virus Corona (COVID-19) di Indonesia tak gratis untuk seluruh masyarakat. Pemerintah sendiri menargetkan 182 juta orang divaksinasi, dengan porsi hanya 50% yang digratiskan, dan sisanya membayar secara mandiri.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat ditemui awak media di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) kemarin, Senin (14/12).
"Belum final, termasuk jumlahnya. Terakhir diperkirakan ada 182 juta dari semula 107 juta. Jadi sudah naik lagi. Ini juga masih tentative, saya sebetulnya tak ada kewenangan ini. Jadi kemungkinan 50-50%," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dihubungi secara terpisah, Juru bicara Pemerintah untuk Program Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, dari sisi anggaran memang pemerintah punya kemampuan untuk menggratiskan vaksin Corona. Hanya saja, vaksinasi akan lebih cepat terlaksana jika ada jalur pembayaran mandiri.
"Bukan tidak mungkin, tapi perlu berbagai pertimbangan ya. Tapi kalau kita akan mempercepat tentunya kalau ada dukungan vaksinasi mandiri. Kan tidak adalah yg tidak memungkinkan," kata Nadia kepada detikcom, Selasa (15/12/2020).
Di sisi lain, pemerintah masih memiliki banyak tanggungan lain dalam penanganan virus Corona. Hal itulah yang menyebabkan mengapa tak semua vaksin Corona digratiskan.
"Kan tahun 2021 yang sakit COVID-19 masih harus diobati, masih harus beli obat untuk pasien COVID-19, APD, laboratorium, dan lain-lain. Selain itu, pasien yang selama ini dibiayai BPJS juga harus terus dibiayai. Kemudian bantuan untuk pemulihan ekonomi ke masyarakat mampu juga tetap harus dialokasikan seperti bantuan UMKM, bantuan padat karya, bantuan tunai langsung dan jaringan pengaman sosial lainnya di masa pandemi," jelas Nadia.
Oleh sebab itu, pemerintah berharap masyarakat mampu dapat mengurangi beban pemerintah, sehingga pemerintah bisa fokus memberikan bantuan kepada pihak yang tak mampu.
"Diharapkan semua berperan, saling gotong royong. Jangan sampai sebenarnya yang mampu mendapat subsidi, sementara penduduk yang kurang mampu malah berkurang untuk mendapatkan kesempatan bantuan sosial dan lainnya," urainya.
Untuk saat ini, ia memastikan prioritas vaksin Corona adalah untuk tenaga kesehatan (nakes), dan juga petugas layanan publik lainnya.
"Prioritas vaksin adalah garda terdepan yaitu nakes yang pasti sering terpapar dengan COVID-19, dan pemberi pelayanan publik," ungkapnya.
(eds/eds)
