Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin, Jumat (5/2/2021). Dalam sesi pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, kedua pemimpinan membahas berbagai isu penting, salah satunya soal kampanye hitam produk sawit.
Jokowi menegaskan Indonesia terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama.
"Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," tegas Jokowi dikutip dari situs presidenri.go.id, Sabtu (6/2/2021).
Senada dengan Jokowi, PM Muhyiddin Yassin juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kampanye antisawit, terutama yang terjadi di Eropa, Australia, dan Oseania. Menurutnya, kampanye tersebut tidak berasas dan bertentangan dengan komitmen Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai perdagangan bebas.
"Kampanye antisawit ini tidak berdasar dan tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dunia dan bertentangan dengan komitmen UE dan WTO tentang praktik perdagangan bebas," ujar PM Muhyiddin.
Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.
"Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," kata Jokowi.
Terakhir, kedua pemipin membahas kesepakatan secara prinsip dibentuknya travel corridor arrangement (TCA) kedua negara. Mengenai waktu pemberlakuan TCA, Presiden mengatakan hal tersebut akan dikomunikasikan kemudian.
"Saya juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Coridor Arrangement Framework dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas," tutur Jokowi.
Sedangkan PM Muhyiddin Yassin meyakini Indonesia dan Malaysia segera mencapai kata sepakat untuk membentuk standard operating procedure (SOP).
"Apa yang penting adalah kedua negara perlu meneliti dan juga menilai situasi semasa COVID-19 di kedua negara sebelum ini dapat kita laksanakan," kata PM Muhyiddin.
Saksikan juga video 'Jokowi-PM Malaysia Bahas TKI Hingga Kudeta Myanmar':
