Investasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua resmi diperbolehkan. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Kebijakan itu tujuannya tentu untuk mendatangkan investasi baru di 4 provinsi tersebut. Ujungnya bisa menambah tersedianya lapangan kerja.
Namun menurut Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy ada hal penting yang harus diperhatikan pemerintah. Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu akan sangat sensitif dengan kebijakan itu.
Jika terjadi penolakan dari masyarakat hingga memicu gejolak politik maka investor juga akan ragu untuk masuk ke Indonesia.
"Saat ini keputusan pemerintah membuka jenis investasi ini mendorong penolakan dari beragam pihak. Jika demikian potensi resistensi dari kebijakan ini cukuplah besar. Sehingga pada muaranya akan berdampak pada minat investor nantinya," tuturnya kepada detikcom, Minggu (28/2/2021).
Ketua Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia (APIDMI) Ipung Nimpuno juga mengatakan hal yang sama. Produsen miras juga akan sangat memperhatikan kondisi politik sebuah negara sebelum berinvestasi.
"Agak berat juga, apalagi kondisi politiknya kalau sering gonjang-ganjing, sentimen keagamaan diangkat, ya investor juga males. Segala kemungkinan bisa saja terjadi," tuturnya.
Namun Ipung melihat keempat provinsi yang dipilih itu cenderung minim gejolak terkait agama. Akan tetapi bisa saja digoreng isu moral.
"Saya prediksi ya kalau daerah-daerah yang relatif stabil sosial, politik dan keamanannya pasti diminati. Karena environment-nya mendukung," ucapnya.
Simak Video "Sanksi Bui 2 Tahun dan Poin Penting di RUU Larangan Minuman Beralkohol"
[Gambas:Video 20detik]
(das/dna)
