Buka-bukaan Biang Kerok Impor Garam, Mendag Singgung Mi Instan

Soraya Novika - detikFinance
Sabtu, 20 Mar 2021 09:00 WIB
Jakarta -

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buka-bukaan soal alasan di balik rencana impor 3 juta ton garam. Lutfi tak memungkiri, Indonesia masih butuh mengimpor garam. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan industri, namun dipastikan bukan untuk konsumsi.

"Jadi yang kita bicarakan pada sekarang ini adalah garam hasil daripada impor untuk kebutuhan industri," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Menurut Lutfi, alasan industri butuh garam impor karena kualitas garam produk dalam negeri belum mampu mengikuti standar kebutuhan industri.

"Garam kita dikerjakan oleh PN (PT) Garam dan oleh petani. Garam rakyat ini belum bisa menyamai kualitas untuk garam industri tersebut," sambungnya.

Lutfi pun menceritakan awal mula industri mulai beralih ke garam impor. Salah satu industri yang membutuhkan garam impor adalah para produsen mie instan. Menurutnya, bila mie instan diolah menggunakan garam biasa, mie tersebut bisa hancur.

"Saya ceritakan sedikit, ada masalah-masalahnya di masa lampau kalau Anda tahu mi instan itu kan harganya kira-kira Rp 2.500 nah itu di dalam Rp 2.500 itu (ada) harga garamnya, ongkos untuk garamnya itu Rp 2 tetapi kalau garamnya tidak sesuai spek untuk industri garam, yang Rp 2 itu bisa menghancurkan mie instan yang Rp 2.500 itu. Inilah yang sekarang menjadi permasalahannya," ungkapnya.

"Garam boleh sama asinnya, tetapi kualitasnya berbeda," tambahnya.

Namun, Lutfi tak menerangkan lebih lanjut, kenapa industri dalam negeri belum bisa meningkatkan kualitas garamnya agar bisa dipakai menyamai kualitas garam impor.

"Nah sekarang apa yang mesti kita kerjakan untuk bisa swasembada bukan jumlahnya saja yang mesti kita penuhi, tetapi juga kualitasnya. Nah ini yang sebenarnya mestinya industri nasional itu bisa melihat opportunity atau kesempatan untuk memperbaiki daripada struktur daripada industri garam nasional. Tetapi balik ya, ini kan urusan saya di perdagangan kan, bukan di perindustrian, jadi kalau boleh, karena ini urusannya industri tanya ke pak Agus Gumiwang," timpalnya.

(hns/hns)