.webp)
Pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp 58 triliun buat membeli vaksin virus Corona (COVID-19). Untuk memperoleh dana sebesar itu, pemerintah meminta masyarakat lebih giat membayar pajak.
"Vaksin dan vaksinasi akan membutuhkan perkiraan kita pada saat ini hampir sekitar Rp 58 triliun, dan kita harus selesaikan vaksinasi untuk 185 juta penduduk Indonesia," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam webinar, Senin (22/3/2021).
Dia menjelaskan vaksinasi diperlukan oleh Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Penerimaan pajak menjadi salah satu harapan untuk membeli vaksin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukan jumlah yang kecil, ini 185 juta penduduk Indonesia perlu dilakukan vaksinasi agar kita betul-betul memiliki herd immunity, dan uang pajak menjadi salah satu tumpuan utama untuk melakukan membeli vaksin dan melakukan vaksinasi tersebut," jelasnya.
Setelah vaksinasi dilakukan dan kekebalan tercapai maka perekonomian diharapkan akan kembali pulih. Dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia mengalami resesi.
"Ini akan menjadi bagian dari perjuangan kita memastikan bahwa masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari virus COVID-19 dan negara memberikan support sehingga setahap demi setahap kegiatan ekonomi bisa terbuka kembali," paparnya.
Suahasil melanjutkan bahwa diharapkan para wajib pajak dapat mengisi SPT tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Menurutnya itu menjadi kontribusi buat negara.
"Maka kita membantu negara, kita ikut serta membiayai Rp 2.750 keperluan pemulihan ekonomi, dan hampir Rp 700 triliun yang sangat spesifik kita pantau secara detil pelaksanaannya sebagai program pemulihan ekonomi nasional. Dari Rp 699 triliun hampir Rp 700 triliun yang akan kita pantau mendetail, di dalamnya termasuk untuk keperluan vaksin dan vaksinasi," ujarnya.
"Situasi pandemi Ini membutuhkan kegotongroyongan kita, kebersamaan kita untuk bisa menanggulangi. Luar biasa kebutuhan yang diperlukan oleh negara. Saat ini Indonesia membutuhkan Rp 2.750 triliun pengeluaran negara yang sebagian dikumpulkan melalui pajak," tambah dia.
(toy/dna)
