TKDN Wajib Berlaku, Impor Ponsel Turun?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 28 Apr 2021 06:30 WIB
Pasar handphone Indonesia terus dibanjiri telepon selular asal luar negeri. Bahkan impor telepon seluler angkanya naik selama Januari hingga Mei sebesar 22,2%. Menperin MS Hidayat berambisi menarik perusahaan pembuat komponen HP tersebut untuk membangun pabrik di Indonesia.
Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta -

Kementerian Perindustrian melaporkan impor telepon selular alias ponsel turun. Hal ini disebabkan implementasi dari TKDN wajib untuk produk HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) dengan teknologi 4G/LTE melalui Permenkominfo No 27/2015, serta tata cara penghitungan TKDN pada Permenperin No 29/2017 sudah berjalan.

Aturan tersebut menurunkan impor ponsel dan meningkatkan produksi dalam negeri. Di 2020, impor ponsel tercatat 3,9 juta unit sementara produksi dalam negeri mencapai 97,5 juta unit.

"Penerapan TKDN merupakan suatu bentuk regulasi yang terbukti dapat menurunkan nilai impor secara efektif dan strategis seperti yang terlihat pada produk ponsel. Ponsel yang tadinya diimpor secara utuh dapat mulai diproduksi di dalam negeri. Hal ini tentunya sejalan dengan program Substitusi Impor hingga 35% sampai akhir tahun 2022 yang digagas pemerintah," kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya, Rabu (28/4/2021).

Aturan wajib TKDN ini tidak serta merta menutup impor secara penuh. Impor tetap dapat dilakukan dengan 3 skemam yaitu dengan skema TKDN Produk Tertentu (software), di mana produk ponsel diimpor tanpa terinstall Operating System yang kemudian diinstall di Indonesia, atau dengan skema TKDN Pusat Inovasi, di mana pemegang merek melakukan investasi membuat Pusat Inovasi di dalam negeri sehingga dapat melakukan importasi ponsel secara utuh.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menjelaskan pemberlakuan TKDN untuk sektor ini terbukti memberikan dampak positif. Terutama untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

"Melalui penerapan TKDN, industri ponsel dalam negeri dapat tumbuh dan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Sehubungan dengan program Substitusi Impor Pemerintah, produk-produk elektronika dan telematika yang memiliki nilai impor tinggi tentu menjadi perhatian kami untuk nantinya dapat diterapkan ketentuan serupa." ujar Taufiek.

Pada tahun 2020, pengajuan TPP (Tanda Pendaftaran Produk) impor untuk produk 4G/LTE yang dimiliki Kemenperin hanya mencapai 4,1 juta unit, yang didominasi ponsel Apple sebesar 3,8 juta unit karena menggunakan skema TKDN Pusat Inovasi. Sehingga, impor murni tanpa adanya investasi dalam negeri hanya 300 ribu unit (7,3%).

Taufik mengatatakan, penertapan TKDN ini bisa dioptimalkan agar industri ponsel bisa tumbuh dari hulu ke hilir.

"Kami terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tata cara penghitungan TKDN yang tertuang dalam Permenperin No 29/2017. Tumbuhnya industri ponsel seharusnya dapat diikuti dengan munculnya industri komponen ponsel sehingga industri ponsel Indonesia dapat memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional." tutur Taufiek.

Berdasarkan rekapitulasi TPP Impor Kemenperin, pada tahun 2020 tidak tercatat adanya impor dari Vietnam, khususnya untuk ponsel merek Korea Selatan. Importasi ponsel merek Korea Selatan dilakukan langsung dari Korea Selatan menggunakan skema TKDN Produk Tertentu (software) dengan total pengajuan hanya 30 ribu unit. Di sisi lain, ponsel dengan teknologi 2G/3G belum diberlakukan ketentuan TKDN sehingga masih tercatat adanya impor yang berasal dari Vietnam walaupun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang diproduksi di dalam negeri.

Menurut Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Ali Murtopo Simbolon, tidak adanya impor ponsel dari Vietnam bukan berarti Pemerintah melarang atau menutup impor dari suatu negara tertentu. Pemerintah memperhatikan neraca perdagangan suatu produk dalam menentukan regulasi atau kebijakan yang akan diambil.

"Performa neraca perdagangan suatu produk menjadi indikator bagi kami dalam menentukan produk-produk yang menjadi perhatian utama. Kita sifatnya terbuka dalam perdagangan internasional, termasuk impor, apalagi terhadap produk dengan neraca perdagangan yang masih positif." papar Ali.

(zlf/zlf)

Tag Terpopuler