Aturan Rokok Mau Direvisi Kala Pandemi, Gimana Dampaknya?

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 01 Jun 2021 20:35 WIB
Pemerintah akan menaikkan cukai rokok 23% dan harga jual eceran (HJE) 35% mulai tahun depan.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai revisi PP 109 Tahun 2021 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dinilai akan membawa masalah baru dan dampak yang besar bagi negara.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan mengatakan rencana revisi tersebut akan menambah masalah baru dan jumlah pengangguran baru.

"Karena akan berdampak pada industri pertembakauan, baik dari hulu hilir, petani hingga pada buruh pabrik rokok," kata Daniel seperti dikutip, Selasa (1/6/2021).

Daniel menilai, pemerintah harus berhati-hati mengambil kebijakan strategis apalagi urusannya terkait dengan nasib petani, butuh yang berhubungan dengan industri tembakau.

Untuk saat ini, pemerintah juga harus fokus pada penanganan COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian nasional.

Dijelaskan oleh Daniel, PP saat ini sebenarnya sudah cukup bagus dan Pemerintah sejatinya cukup mengawasai jalannya PP yang sudah ada. Sementara dari Industri rokok ini negara mendapatkan pendapatan yang cukup besar.

"Jika ini dipaksakan akan berdampak pada IHT beserta turunanya ada petani yang jumlahnya lebih dari 6 juta tenaga kerja mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pengecer/pedangan asongan, pengusaha trasportasi, tenaga kerja pabrikan rokok. Ini semua bergantung pada usaha dibidang pertembakauan dan turunanya," katanya.

"Tidak ada urgensi yang mendesak untuk melakukan revisi PP 109 ini, justru sebalikanya akan merugikan negara," tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya menolak rencana revisi PP 109 Tahun 2020. Dirinya jutstru meminta adanya kajian komprehensif yang mengutamakan kepentingan petani, apalagi di tengah pandemi COVID-19, yang mana sulit mencari kerja dan PHK di mana-mana.

Menurut dia, dengan adanya revisi ini akan membuka lubang PHK besar-besaran karena dampak terbesar yang dirasakan pada IHT itu sendiri sementra rantai industri IHT hulu hilir saling terhubung.

"Saya tentu menolak karena pertimbangan terhadap nasib jutaan tenaga kerja terutama petani yang harus kita lindungi," ungkapnya.

(hek/dna)