Pemerintah Diminta Tak Pukul Rata Tarik Bea buat Garmen Impor

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 11 Jun 2021 07:10 WIB
Bulan puasa sudah dilewati separuhnya dan jelang lebaran masyarakat mulai membeli dan membuat baju lebaran pilihan mereka. Para penjahit garmen kebanjiran order
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah berencana menerapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk produk-produk garmen impor. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan rencana tersebut sebaiknya tidak dipukul rata.

"Menurut saya tetap bisa dilakukan pengecualian dengan tidak memberikan safeguard untuk yang merek-merek branded. Apalagi untuk yang menjadi komplemen untuk produk-produk lokal," ujar Enny, Kamis (10/6/2021).

Enny menjelaskan, produk impor dengan merek global memiliki spesifikasi tersendiri dan mempunyai segmentasi pasar untuk kalangan berpendapatan tinggi. Menurutnya, jika produk-produk ini dikenakan safeguard, maka harga-harga barang tersebut akan melambung tinggi di pasaran.

"Nah, itu tentu menyebabkan barang-barang branded tadi menjadi mahal, sehingga orang akan memilih membelinya justru ke luar negeri, seperti ke Singapura dan sebagainya," imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Peritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa mengatakan, garmen merek global adalah komplimen untuk produk lokal, sehingga tidak tepat jika disamaratakan dan disebut bahwa merek ritel global membuat industri garmen dalam negeri tertekan, karena keduanya memiliki pasar yang berbeda.

"Yang menjadi pesaing kita adalah garment produk import massal atau generic, karena produk itu dijual dengan harga sangat murah,sehingga mematikan garment lokal," terang Handaka.

Karena itu ia menyayangkan jika pemerintah dalam mempersiapkan aturan safeguard garmen ini justru menyamakan produk dari garmen dari merek ritel global dengan produk lainnya yang rentang harganya sendiri jauh berbeda.

Hal ini, lanjutnya, akan membuat daya saing Indonesia dengan negara di kawasan menjadi berkurang karena kelengkapan produk yang tersedia di dalam negeri akan kalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

"Jika tidak tersedia secara lengkap di dalam negeri, maka akan ada perbedaan besar dengan harga di misalnya Singapura dan Bangkok. Jika demikian, maka orang Indonesia nantinya akan pilih belanja ke luar negeri," pungkasnya.

(fdl/fdl)