Stimulus Fiskal Belum Cukup Dorong Industri RI Lebih Ramah Lingkungan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 27 Jun 2021 12:57 WIB
Proyek PLTB atau kebun angin raksasa yang berada di Desa Lengke-lengkese, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto bakal rampung. Ini foto-fotonya.
Foto: Sylke Febrina Laucereno
Jakarta -

Pemerintah diharapkan terus menggenjot kebijakan pro-lingkungan yang dinilai menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan praktik ekonomi hijau atau green economy.

Program Manager di Perkumpulan Prakarsa, Herni Ramdlaningrum mengatakan, untuk mewujudkan green economy tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Tak hanya pemerintah dan masyarakat sipil saja, tetapi juga butuh intervensi dari lembaga legislatif. Green economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

"Bagaimanapun climate change is real dan Indonesia harus makin agresif untuk transisi dari brown ke green economy," kata Herni.

Herni menilai, paket stimulus kebijakan fiskal belum bisa mendorong pengembangan proyek-proyek green economy. Penganggaran yang tepat ke arah green dapat secara signifikan mendorong berjalannya proyek-proyek green economy.

Selain itu, dukungan dana dan gerakan yang serentak dari berbagai pihak juga sangat dibutuhkan.

"Banyak ide-ide dan proyek green economy yang membutuhkan 'bensin' untuk dijalankan," ujar Herni.

Menurut Herni, salah satu yang dapat pemerintah lakukan agar pengembangan proyek green economy di Indonesia bisa lebih cepat terwujud yaitu perlu adanya suatu kesepakan dan target ambisi yang sama antar kementerian atau lembaga dalam mencapai net zero emission (NZE).

"KLHK, Kemenkeu, dan Bappenas sudah bergerak menuju ekonomi hijau, dan ini harus selalu kita dorong supaya semakin ambisius target NZE-nya," kata Herni.

Bersambung ke halaman selanjutnya.