Beberapa risiko yang diinventarisasi Ardi ketika Pemerintah membangun fisik data center seperti kapasitas gedung serta server data center milik Pemerintah yang kemungkinan besar akan idle dan SDM Pemerintah yang tidak mumpuni.
Diharapkan dengan kerja sama dengan IDPro, menurut Ardi kemampuan SDM Pemerintah dalam mengangani data center juga akan meningkat.
Dari informasi yang dimiliki Ardi, saat ini pelaku usaha data center nasional yang tergabung dalam IDPro sudah memiliki kapasitas terpasang yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan data center Pemerintah. Ardi menyayangkan jika Pemerintah tak melakukan kerja sama dengan IDPro dan memanfaatkan properti yang saat ini banyak yang idle.
"Jika Pemerintah tidak memiliki SDM yang handal dalam mengelola data center, siapa yang akan merawat aset tersebut. Untuk membangun kapabilitas tersebut memerlukan waktu yang lama. Tugas utama Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo tentunya bukan penyelenggaraan data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi," terang Ardi.
Menurut Ardi Pemerintah harus mengerti betul ekosistim, perkembangan industri data center dan legal. Tidak semua infrastruktur harus dibangun dan dimiliki Pemerintah. Jangan hanya berfikir proyek semata.
Pemerintah harus mengemas dan melihat proyek ini secara jeli. Menurut Ardi, lebih baik dananya dipergunakan untuk menggembangkan SDM dan membangun ekosistim industri teknologi masa depan.
"Pemerintah jangan hanya berfikir proyek semata. Saya ingin melihat kembali terciptanya industri elektronik yang mendukung industri elektronika dan TIK nasional. Jangan kita tergantung dari negara lain. Selama ini kita hanya sebagai pengguna teknologi. Dengan kita mandiri dalam membangun industri elektronik dan TIK nasional akan menambah ketahanan cyber Nasional,"pungkas Ardi.
(dna/dna)
