Pemerintah Dinilai Belum Perlu Revisi Aturan Ini

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 16 Jul 2021 12:53 WIB
Cuaca yang tak menentu turut berimbas pada petani tembakau. Hasil tembakau yang tak maksimal membuat penghasilan para petani turun.
Foto: Muhamad Rizal
Jakarta -

Pro dan kontra mengenai kebijakan revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terus bergulir. Pihak pro revisi lantang menyerukan perubahan revisi PP 109 agar segera dijalankan untuk mengoptimalkan pengendalian tembakau.

Sementara pihak kontra tegas menolak revisi karena dinilai memberikan dampak signifikan bagi keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, keputusan merevisi aturan rokok dinilai sejumlah pihak kurang tepat. Di satu sisi, perang melawan Covid-19 belum usai. Ekonomi Indonesia diprediksi melambat, dunia usaha menjadi tidak stabil.

Menanggapi situasi ini Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar menyatakan bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada petani. "Betul arahnya merugikan petani tembakau," tegas Mindo, Jumat (16/7/2021).

Ia juga menyatakan bahwa pandemic telah memperburuk ekonomi Indonesia, untuk itu percepatan penanganannya harus menjadi prioritas utama. "Revisi PP 109 tidak urgen untuk saat ini," jelasnya.

Senada dengan Mindo, Bambang Purwanto anggota komisi IV DPR fraksi Demokrat berpendapat revisi PP 109 akan berdampak pada penghasilan masyarakat sehingga berpotensi menjadi masalah baru bagi Pemerintah. Ia juga menyoroti monitoring dan sosialisasi peraturan yang ada sehingga dampaknya lebih maksimal.

"Harus disikapi dengan hati - hati, cermat dan cerdas. Saat ini kan belum ada di masyarakat, harus masif dan komprehensif, kalau program yang dijalankan setengah- setengah maka nggak ngaruh itu. Harusnya sosialisasi dari tingkat puskesmas ke tingkat dinas, itu harus digalakkan," tutupnya.