Pemerintah Mau Revisi Aturan Tembakau, Apa Dampaknya?

Pemerintah Mau Revisi Aturan Tembakau, Apa Dampaknya?

Tim detikcom - detikFinance
Rabu, 08 Sep 2021 12:50 WIB
TEMANGGUNG, INDONESIA - AUGUST 27: An Indonesian worker checks packed tobacco before delivering to the factory on August 27, 2021 in Temanggung, Indonesia. The tobacco industry in Indonesia has faced severe challenges due to the heavy rains in the dry season, the prolonged COVID-19 pandemic, and the increase of the cigarette tax excise slated for 2022. (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)
Foto: Getty Images/Robertus Pudyanto

Selain dorongan organisasi asing, revisi PP 109 juga sudah tidak masuk ke dalam daftar prioritas legislasi yang harus dibahas sejak tahun 2019. Langkah yang mendorong pembahasan revisi di saat ekonomi sedang sulit juga menuai banyak keberatan karena dinila inkonstitunisonal.

Dari sisi penerimaan negara, menurut Azami, IHT ini menjadi industri paling likuid yang memberikan kontribusi. Dari penerimaan cukai, 95% sumbangannya berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Selain itu, IHT menyumbang hampir 11% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Di masa pandemi ini penerimaan APBN lagi ambruk, tapi IHT masih memberikan kontribusi," kata Azami.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia meminta agar pemerintah menjaga Industri Hasil Tembakau dan mata rantainya. "Ke depan kita mau berkirim surat ke presiden. Penolakan PP 109 ini bukan karena KNPK suara dari akar rumput saja, namun dari petani, buruh, pekerja media, industri kreatif. Jadi dampaknya luar biasa, bukan cuman pemangku kepentingan pertembakauan aja, tapi juga masyarakat luas," pungkas Azami.


(fdl/fdl)

Hide Ads