Erick Thohir Sebut Proyek Terindikasi Korupsi, Bos Krakatau Steel Buka Suara

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 28 Sep 2021 16:27 WIB
Silmy Karim
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim/Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta -

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim buka suara mengenai proyek blast furnace. Proyek ini disinggung Menteri BUMN Erick Thohir terindikasi korupsi dan berkontribusi pada utang perusahaan yang mencapai US$ 2 miliar atau Rp 31 triliun.

Tren meningkatnya utang dimulai di tahun 2011 sampai dengan 2018. Akumulasi utang Krakatau Steel mencapai Rp 31 triliun yang disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.

Manajemen baru Krakatau Steel telah melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringanguna memperbaiki kinerja keuangan.

"Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," jelas Silmy dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

Silmy melanjutkan, saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA). Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal blast furnace. Artinya sudah ada solusi atas proyek blast furnace. Ditargetkan kuartal III-2022 akan dioperasikan.

"Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore," tambah Silmy.

Semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.

"Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu," ungkap Silmy.

"Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya," terangnya.

Simak juga Video: Jokowi Sopiri Puan di Peresmian Pabrik Industri Baja Krakatau Steel

[Gambas:Video 20detik]




(acd/ara)