Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim membeberkan alasan impor baja masih tinggi. Dia mengatakan ada oknum yang memanipulasi dokumen baja hingga lolos dalam pemeriksaan.
"Kalau baja, bentuknya sama harus dibawa ke lab. Sementara itu 20 ton itu lab mana yang bisa masuk 20 ton. Kalau sampel, ngamuk dipotong. Akhirnya dokumen, nah dokumen ini adalah dokumen ini sudah nggak cocok, dia mengaku barang lain kalau lavender mawar kelihatan. Kalau baja mirip, sama, harus masuk lab, tidak bisa dilihat secara visual," jelasnya dalam acara Blak-blakan detikcom.
"Nah mereka ngebohongin, nomornya HS Scootnya dari 73 menjadi 72, secara dokumen masuk," tambahnya.
Kemudian, terkait kebijakan dan pengawasan dalam masuknya barang impor baja masih dinilai longgar. Dibandingkan dengan negara lain, seperti China saja malah memberikan potongan pajak sampai 30% untuk ekspor baja.
"Kedua, China hebat yang ekspor yang tax rebate, besarannya sampai 30%. bisnis apa yang untungnya dikasih negara langsung 30%. lah kita? Tidak efisien, longgar, gimana ga masuk itu semua ke sini," ungkapnya.
Jadi, menurutnya pemeriksaan hingga pengawasan harus diperketat. Kemudian, oknum-oknum yang berbohong mengenai data baja tidak sesuai SNI. Silmy menegaskan harus diberantas.
"Udah gitu mengatasnamakan UKM. UKM yang mana? Udah gitu membawa surat 'kami membeli sekian ribu dikhawatirkan yang akan PHK' PHK yang mana? Saya ketua asosiasinya. Jangan mengelabui, itu yang menurut saya harus diberantas, karena itu sudah menipu, mengatasnamakan tetapi ternyata bermain di kualitas tidak sesuai SNI. Kalau lebih tipi pasti lebih murah," jelasnya.
Oleh karena itu, Ia mengatakan telah memberikan penjelasan masalah ini kepada Presien Joko Widodo. Terutama dalam mengatasi aturan SNI (Standar Nasional Indonesia) dari hulu ke hilir.
"Kenapa hulu sampai hilir dijaga. Kalau hilirnya bolong dan hulunya pasti kena, industri itu berkaitan. Oke HRC tidak dikasih impor tetapi baja lapis dikasih impor. Otomatis kena. Baja lapis itu dilapisi oleh aluminium, timah, seng, atau warna. Jadi produknya banyak ratusan ribuan bahkan. Bagaimana kita mengontrolnya," terangnya.
Aturan atau regulasi dalam pengawasan impor baja ini perlu ditingkatkan. Mengingat potensi pasar baja sangat menjanjikan. Di negara-negara lain saja industri baja sangat diperhatikan.
"Di India ditangani oleh menteri, kementerian baja. Di China kalau ga salah sampai 2007 masih ada. Tetapi kan dia sudah membuat 1 miliar kapasitas, sudah cukuplah tugasnya sudah menguasai dunia baja China," tutupnya.
(fdl/fdl)
