Pemerintah sedang berusaha mengurangi ketergantungan impor dengan menggenjot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah besaran komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase.
1. Menperin Geram
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun dibuat geram karena adanya praktik calo sertifikasi TKDN. Hal itu terungkap setelah dirinya mendapatkan laporan.
"Saya juga mendengar laporan bahwa beredar calo-calo TKDN. Nah ini saya ingin menyampaikan, kenapa saya angkat? ini sengaja saya angkat, bisa saya coret sebetulnya tapi saya angkat dalam jumpa pers dengan teman-teman wartawan agar para calo-calo itu setop lah untuk mencoba menjadi calo sertifikasi TKDN," katanya dalam jumpa pers Kinerja Sektor Industri Tahun 2021 & Outlook 2022, Rabu (29/12/2021).
2. Calo Manipulasi Persentase TKDN
Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu menjelaskan bahwa para calo ini mengiming-imingi dapat memanipulasi persentase TKDN pada suatu produk.
"Jadi angka TKDN atau nilai TKDN itu harus betul-betul riil. Jadi calo itu menawarkan misalnya nilai TKDN dari sebuah produk 15%, mereka mengaku bisa mengatur nilai TKDN itu bisa 40%. Ini juga tolong dicetak besar-besar agar calo-calo tidak bermain di dalam program sertifikasi TKDN ini," tambah Agus.
3. 9.852 Produk Sudah Disertifikasi
Pada kesempatan itu, dia juga memaparkan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2021 memberikan fasilitas sertifikasi TKDN melalui pos anggaran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang telah dialokasikan sebesar Rp 112 miliar dengan targetnya 9.000 sertifikat produk hingga 31 Desember 2021.
Sampai pertengahan Desember 2021 telah dilakukan sertifikasi gratis sebanyak 9.852 sertifikat produk yang artinya sudah melebihi target, dan jumlahnya masih akan terus bertambah sampai akhir Desember 2021 ini.
"Sehubungan dengan hal ini tentu diharapkan dukungan dari semua stakeholder untuk dapat memacu pelaku industri di daerah agar mereka melakukan sertifikasi TKDN terhadap produk-produk yang dihasilkannya," jelasnya.
4. Minta Tambahan Anggaran
Dia menekankan pentingnya produk-produk yang produksi pelaku industri untuk memperoleh sertifikat TKDN. Fasilitasi sertifikasi TKDN ini akan kembali dianggarkan pada tahun 2022. Agus pun mengusulkan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
"Kami akan minta tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan bahwa Kementerian Perindustrian akan mengusulkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan agar program sertifikasi TKDN ini bisa semakin banyak, semakin besar, dan semakin luas produk-produk hasil industri dalam negeri bisa tersertifikasi TKDN," jelasnya.
Agus menjelaskan hal itu perlu didorong karena dari total jumlah produk-produk dalam negeri baru 25% yang memiliki sertifikat TKDN, yaitu 16.898 produk. Tambah dia, pihaknya masih punya banyak PR untuk bisa mensertifikasi produk-produk nasional dalam program sertifikasi TKDN.
