Pemerintah Diminta Perkuat Kerja Sama Industri dengan Negara Maju

Dea Duta Aulia - detikFinance
Selasa, 11 Jan 2022 15:09 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar pemerintah perkuat kerja sama industri dengan negara lain karena dapat mempertegas kedaulatan Indonesia. Langkah ini juga dinilai mampu memperkuat sektor industri yang ada di Indonesia.

"Indonesia perlu meningkatkan pengembangan industri dengan diiringi peningkatan kualitas SDM. Karena sudah saatnya kita menuju kedaulatan industri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1/2022).

LaNyalla menambahkan, untuk memajukan sektor tersebut, pemerintah bisa mulai membuka dan memperkuat kerja sama dengan banyak negara maju dalam bidang industri seperti Jepang, Korea, dan lainnya. Ia menilai, melalui kerja sama ini juga dapat meningkatkan potensi SDM yang ada di Indonesia.

"Seperti jalinan kerja sama Indonesia-Jepang terkait pengembangan industri, diharapkan dipelajari seutuhnya. Karena, kita berharap suatu saat Indonesia mampu pengembangkan sendiri industri yang ada. Kerja sama ini kita harapkan menjadi langkah teknis bagi Indonesia untuk memberdayakan segala potensi terutama potensi SDM," terangnya.

Ia juga menilai, untuk teknis kerjasamanya, pemerintah bisa menjalin kolaborasi dengan institusi mitra dari Jepang seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). Kerja sama tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan sektor industri di Indonesia.

"Proyek kerja sama teknis yang rencananya melibatkan berbagai institusi mitra Negeri Matahari Terbit, seperti JICA dan METI, harus dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah Jepang dikabarkan tertarik memperkuat kerja sama dengan mengusulkan Asian Japan Investing for the Future Initiative (AJIF).

Cakupan area kerja sama antara lain terkait diversifikasi rantai pasok, perkenalan pengembangan dan pemanfaatan teknologi energi terbarukan, sistem manajemen energi, dan kolaborasi studi kelayakan untuk infrastruktur berkualitas.

(prf/hns)