Dirut Krakatau Steel Diusir, Anggota DPR Ungkap Borok hingga Dugaan Kartel

Dirut Krakatau Steel Diusir, Anggota DPR Ungkap Borok hingga Dugaan Kartel

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 15 Feb 2022 13:46 WIB
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim/Foto: Screenshoot 20detik
Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga bicara soal insiden pengusiran Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim saat rapat dengan kemarin. Dia menilai hal itu memang wajar dilakukan, menurutnya jajaran direksi perusahaan baja tersebut telah melakukan banyak kesalahan manajemen.

Menurutnya investigasi mendalam harus dilakukan kepada Krakatau Steel. Dia mengatakan ada dugaan kartel di balik Krakatau Steel.

"Pengusiran Dirut ini hanya hal kecil dan pembelajaran, kita harus fokus dalam melakukan investigasi menyeluruh di Krakatau Steel, apakah benar ada kartel yang mengendalikan, atau ada permainan yang dilakukan oleh jajaran manajemen, atau ini akibat salah urus atau miss management yang dilakukan oleh Dirut yang tidak kompeten," kata Lamhot dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesalahan pengelolaan BUMN industri baja ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan menghambat perkembangan industri nasional. Pasalnya, menurut Lamhot salah kelola ini membuat harga baja nasional tidak lagi kompetitif.

Lamhot mengatakan pembangunan fasilitas blast furnace milik Krakatau Steel bermasalah. Dia mengatakan ada indikasi kesengajaan membuat proses produksi blast furnace menjadi lebih mahal.

ADVERTISEMENT

Hal itu menurutnya mendorong harga baja nasional menjadi lebih mahal. Ujungnya baja impor yang lebih murah lebih banyak digunakan padahal kualitasnya buruk.

"Ketika Krakatau Steel membangun blast furnace terindikasi harga hasil produksinya lebih tinggi dari harga pasar, padahal biaya investasinya sangat besar, artinya ada masalah dalam proses produksi di blast furnace ini," ungkap Lamhot.

"Apakah karena masalah bahan baku atau inefisiensi produksi, atau ada campur tangan pihak lain seperti kartel agar keran impor terus berjalan? Ini harus diinvestigasi," tegasnya.

Kemudian, Lamhot juga menyinggung langkah Krakatau Steel meminta perlindungan terhadap impor HRC dengan biaya masuk anti dumping (BMAD). Padahal, Krakatau Steel menghentikan blast furnace, sementara kebutuhan baja dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh Krakatau Steel.

Simak video 'Fakta-fakta Dirut Krakatau Steel Diusir dari Rapat dengan DPR':

[Gambas:Video 20detik]



Berlanjut ke halaman berikutnya.

Menurutnya, patut dilakukan investigasi, apakah Krakatau Steel melakukan impor terselubung untuk menaikkan keuntungannya dari trading.

"Bisa kita bayangkan BUMN industri baja, yang diharapkan mampu memanfaatkan biji besi nasional untuk menjamin kebutuhan nasional malah mengambil keuntungan dari bisnis trading baja," ungkap Lamhot.

Produksi baja Krakatau Steel sendiri ternyata dominan diproduksi oleh Krakatau Steel Posco, perusahaan patungan antara Krakatau Steel dan Posco dari Korea Selatan. Di perusahaan itu, kepemilikan saham Krakatau Steel hanya 30%.

Lamhot pun mengatakan sebetulnya banyak borok Krakatau Steel yang belum terbuka. Menurutnya, perlu investigasi lebih dalam pada Krakatau Steel. Dirinya pun mengajukan adanya Panitia Kerja (Panja) Baja untuk menginvestigasi hal tersebut.

"Banyak hal gelap di dalam Krakatau Steel ini, inilah yang ditutup-tutupi oleh Direksi Krakatau Steel, makanya dari awal saya mengusulkan agar dibentuk Panja Baja, untuk mengusut tuntas dan investigasi menyeluruh Krakatau Steel," kata Lamhot.


Hide Ads