ADVERTISEMENT

Dirut Krakatau Steel Diusir, Anggota DPR Ungkap Borok hingga Dugaan Kartel

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 15 Feb 2022 13:46 WIB
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim/Foto: Screenshoot 20detik
Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga bicara soal insiden pengusiran Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim saat rapat dengan kemarin. Dia menilai hal itu memang wajar dilakukan, menurutnya jajaran direksi perusahaan baja tersebut telah melakukan banyak kesalahan manajemen.

Menurutnya investigasi mendalam harus dilakukan kepada Krakatau Steel. Dia mengatakan ada dugaan kartel di balik Krakatau Steel.

"Pengusiran Dirut ini hanya hal kecil dan pembelajaran, kita harus fokus dalam melakukan investigasi menyeluruh di Krakatau Steel, apakah benar ada kartel yang mengendalikan, atau ada permainan yang dilakukan oleh jajaran manajemen, atau ini akibat salah urus atau miss management yang dilakukan oleh Dirut yang tidak kompeten," kata Lamhot dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022).

Kesalahan pengelolaan BUMN industri baja ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan menghambat perkembangan industri nasional. Pasalnya, menurut Lamhot salah kelola ini membuat harga baja nasional tidak lagi kompetitif.

Lamhot mengatakan pembangunan fasilitas blast furnace milik Krakatau Steel bermasalah. Dia mengatakan ada indikasi kesengajaan membuat proses produksi blast furnace menjadi lebih mahal.

Hal itu menurutnya mendorong harga baja nasional menjadi lebih mahal. Ujungnya baja impor yang lebih murah lebih banyak digunakan padahal kualitasnya buruk.

"Ketika Krakatau Steel membangun blast furnace terindikasi harga hasil produksinya lebih tinggi dari harga pasar, padahal biaya investasinya sangat besar, artinya ada masalah dalam proses produksi di blast furnace ini," ungkap Lamhot.

"Apakah karena masalah bahan baku atau inefisiensi produksi, atau ada campur tangan pihak lain seperti kartel agar keran impor terus berjalan? Ini harus diinvestigasi," tegasnya.

Kemudian, Lamhot juga menyinggung langkah Krakatau Steel meminta perlindungan terhadap impor HRC dengan biaya masuk anti dumping (BMAD). Padahal, Krakatau Steel menghentikan blast furnace, sementara kebutuhan baja dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh Krakatau Steel.

Simak video 'Fakta-fakta Dirut Krakatau Steel Diusir dari Rapat dengan DPR':

[Gambas:Video 20detik]



Berlanjut ke halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT