Pemerintah terus mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), sebagai upaya meningkatkan utilisasi industri nasional.
Hal itu untuk memenuhi target Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar belanja pemerintah sebesar Rp 400 triliun dibelanjakan melalui produk lokal.
"Jadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan dan perintah kepada kita semua pada Menteri untuk bisa memastikan bahwa tahun 2022 ini Rp 400 triliun belanja Pemerintah itu bisa melalui produk- produk dalam negeri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi cukup signifikan sekitar 1,7 persen," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu upaya menggenjot produk dalam negeri, pemerintah mengadakan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua Bali. Acara itu berlangsung pada 22 hingga 25 Maret 2022.
Agus mengatakan acara itu menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus mengoptimalkan upaya untuk mendorong kesuksesan produk dalam negeri. Apa lagi produknya berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.
"Ini sebenarnya ide dari Kemenperin (Kementerian Perindustrian) dalam upaya kita untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri di kementerian dan lembaga, BUMN maupun pemerintah daerah," kata Agus.
Diakuinya, ada beberapa penyebab belum optimalnya pemanfaatan produk dalam negeri. "Pertama, ada kemungkinan memang yang memiliki proyek tidak mempunyai political will untuk hal itu," ujar Agus.
Kedua, pemilik program dan kegiatan tidak mengetahui bahwa barang-barang di wilayah kerjanya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
Untuk itulah Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 menjadi kesempatan mendorong seluruh Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mengetahui dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.
"Kita berharap bahwa dengan Business Matching ini secara cepat bisa mengubah itu semua, dan memunculkan komitmen dari seluruh K/L, khususnya untuk 10 K/L yang anggaranya terbesar, BUMN dan Pemda," kata Agus.
Simak Video "Video: Saran Pengamat Ekonomi Untuk Pemerintah soal Kelonggaran TKDN"
[Gambas:Video 20detik]