.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diingatkan untuk menurunkan pungutan ekspor kelapa sawit. Peringatan itu diminta langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengaku sudah bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal hal ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif pada pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Sejauh ini realisasi ekspor menurut Luhut belum sesuai harapan.
"Tadi malam saya bicara sama Menteri Keuangan tarif pungutan ekspor (kelapa sawit) mungkin kita bawa sampai ke bawah sehingga orang dikasih insentif untuk ekspor," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi dengan kepala daerah yang tergabung dengan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Luhut, bila ekspor kelapa sawit bisa dipercepat maka tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bisa semakin laku di tingkat petani sehingga harganya naik.
"Kalau itu lancarkan kita harapkan TBS bisa naik. Kalau ekspor, tangkinya ekspor, kan dia ambil kelapa sawit, TBS nanti diproses kan tentu harganya naik," ujar Luhut.
Namun Luhut mengingatkan saat ini harga TBS sawit memang berada dalam tekanan. Langkah ekonomi Ukraina jadi biang keroknya.
Dia bilang Ukraina baru saja membuka kembali keran ekspor minyak sunflower atau minyak biji bunga matahari setelah hampir lima bulan ditahan. Tidak sampai di situ, Ukraina juga menurunkan pajak ekspor untuk komoditas tersebut.
Hal ini memberikan tekanan pada harga minyak olahan kelapa sawit global. Mau tak mau, hal tersebut pun berimbas ke Indonesia. Meskipun ekspor sudah banyak dilakukan harga jual kelapa sawit ikut anjlok tertekan minyak sunflower Ukraina.
"Memang tak gampang naikkan harga TBS itu kan selama ini harga minyak di Ukraina, minyak sunflower itu kan sudah lama tak terekspor berapa bulan tuh? 4-5 bulan kan. Sekarang dia turunin pajak dia bawa ekspor pengaruh lah ke yang lain," ungkap Luhut.
Terpisah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengungkap hal serupa. Bukan saja mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pungutan ekspor sawit, ia sekaligus meminta pemerintah meninjau alokasi dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dia nilai sudah jauh menyimpang.
"Petani sawit sudah menjerit dan meminta agar pungutan ekspor dihentikan karena imbasnya ke harga jual TBS. Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPD
PKS untuk bio diesel," tegasnya.
Menurut Hamdan, Undang-undang no 39 tentang Perkebunan memang membolehkan adanya penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan. Namun tidak ada peruntukan bagi subsidi
bio diesel.
Dalam pasal 93 penggunaannya untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan, Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
Dalam perkembangan berikutnya, lanjut Hamdan, lahir PP No. 24, tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
Dalam pasal 9 diatur penggunaan dana, salah satunya untuk bahan bakar nabati (biofuel). Diluar itu, juga digunakan pengembangan Perkebunan, pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan, dan hilirisasi industri Perkebunan.
"Dari aturan tersebut jelas, dana pungutan ekspor bukan hanya untuk biodiesel. Tapi prakteknya mayoritas untuk subsidi biodiesel. Artinya dana yang dihimpun tidak kembali ke petani, khususnya untuk pengembangan sember daya manusia dan replanting," tegasnya.
(fdl/fdl)
