Pemerintah ingin kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat secara masif di Indonesia. Sederet kemudahan dan insentif pun diberikan dalam rangka mempercepat penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya pernah menyatakan tahun 2025 populasi kendaraan listrik di Indonesia ditargetkan mencapai 20%. Jumlah ini setara dengan 400 ribu unit.
"Kita butuhkan market pengembangan pasar, supaya jumlah mobil listrik mencapai 20% di tahun 2025. 20% atau 400 ribu unit," jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan di laman YouTube Sekretariat Presiden, akhir 2022 yang lalu.
Lalu apa saja kemudahan dan insentif yang diberikan pemerintah untuk kendaraan listrik?
1. Dibayarin Sebagian
Akhir tahun lalu pemerintah mengeluarkan wacana akan memberikan subsidi untuk pembelian maupun konversi kendaraan listrik. Mobil listrik rencana mendapat subsidi Rp 80 juta, sementara mobil berbasis hybrid mendapat insentif Rp 40 juta.
Lalu, Untuk motor listrik, insentif akan diberikan sebesar Rp 8 juta jika pembelian baru. Sedangkan untuk motor konversi menjadi motor listrik akan diberikan insentif sekitar Rp 5 juta.
Rencana ini nampak nyata meskipun belum ada aturan resmi soal pemberian subsidi. Bahkan, Airlangga sempat mengatakan pemerintah akan menyiapkannya dana mencapai Rp 5 triliun untuk wacana subsidi kendaraan listrik.
Airlangga menyebut sedang membicarakan ini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Insentif Rp 5 triliun itu akan dibagi lagi untuk motor listrik, mobil listrik, termasuk juga bus.
"Insentif kita berikan dalam rupiah tertentu, sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun, nanti dibagi, motor berapa, mobil berapa, bus juga kita pertimbangkan juga," kata Airlangga.
2. Cicil Tanpa Uang Muka
Sederet kemudahan dan insentif juga disiapkan oleh Otoritas Jasa Kedua (OJK) dalam rangka mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di tengah masyarakat. Dalam hal ini OJK mengatur soal kemudahan pembiayaan pada pembelian mobil dan motor listrik.
Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, kebijakan insentif kendaraan listrik ini juga dinilai dapat mendukung pemulihan perekonomian nasional.
Untuk memudahkan pembelian kendaraan listrik, OJK mengizinkan perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk memberikan uang muka kredit kendaraan listrik hanya 0%.
"Uang muka pembelian KBLBB dapat diterapkan paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan POJK 35 tahun 2018 dan POJK 10 tahun 2019," papar Mirza dalam konferensi pers virtual, Senin (2/1/2022).
Mirza juga mengatakan pihaknya memberikan insentif di bidang perbankan dan perusahaan pembiayaan berupa relaksasi perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan menurunkan bobot risiko kredit ATMR menjadi 50% bagi produksi dan konsumsi KBLBB dari semula 75% yang dikeluarkan sejak tahun 2020 dan telah diperpanjang hingga 31 Desember 2023.
Selain itu pihaknya juga menyiapkan penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dan pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP).
Untuk industri asuransi, penetapan tarif premi, kontribusi, serta pengenaan risiko sendiri (deductible) dapat diterapkan pada tingkat yang lebih rendah dari batas minimum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017.
lanjut ke halaman berikutnya
Simak Video "Subsidi Kendaraan Listrik Menguntungkan Orang Kaya, Emang Iya?"
[Gambas:Video 20detik]
