Geber Kendaraan Listrik, IBC Usul Insentif hingga Bebas Biaya Parkir

Geber Kendaraan Listrik, IBC Usul Insentif hingga Bebas Biaya Parkir

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 15 Feb 2023 18:40 WIB
Prajurit TNI mengendarai mobil listrik yang akan digunakan oleh delegasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/11/2022). Penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan resmi dalam perhelatan KTT G20 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Indonesia Battery Corporation (IBC) membutuhkan sejumlah dukungan untuk mendorong pemakaian kendaraan listrik. Salah satunya dari sisi regulasi.

Dalam materi yang disajikan Direktur Utama IBC Toto Nugroho disebutkan, perlu adanya regulasi yang dapat menurunkan biaya pembelian kendaraan listrik (total cost ownership) misalnya insentif agar dapat bersaing dengan kendaraan BBM.

Kemudian, perlunya dorongan regulasi lainnya seperti kawasan khusus kendaraan listrik dan berbagai kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik (bebas biaya parkir).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini yang kami harapkan dorongan regulasi terkait insentif, terus kemudahan-kemudahan, mungkin bapak-bapak yang menggunakan kendaraan listrik, kemudahan terkait ganjil genap kan nggak berlaku yang seperti-seperti itu, parkir dan lain-lain, biaya kemurahan dari STNK, perpanjangan STNK juga sangat membantu kita untuk mengadopsi EV," jelasnya dalam RDP Panja Komisi VI, Jakarta, Selasa (15/2/2023).

Kemudian, dibutuhkan juga standardisasi dalam penyediaan infrastruktur kendaraan listrik. Menurutnya, penting dilakukan penyeragaman pada level baterai, SPKLU dan SPBKLU. Hal itu agar ekosistem yang terwujud lebih homogen dan mencapai scale of economy.

ADVERTISEMENT

Lalu, standar penggunaan baterai pada kendaraan listrik yang memenuhi standar keamanan baik level nasional maupun internasional.

"Safety ini kalau bapak dan ibu pernah lihat berbagai posting video yang ada mobil terbakar berbasis baterai itu bisa terjadi. Tapi itu terjadi kalau tidak diterapkan standar safety nasional yang kuat," ujarnya.

(acd/hns)

Hide Ads