Ketua Komisi IV DPR, Sudin mengatakan petani kerap mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Pasalnya, alokasi pupuk subsidi tak sebanding dengan permintaan petani.
Sudin mengatakan, permintaan pupuk kurang lebih mencapai 23 juta ton. Sementara, pemerintah hanya siap menggelontorkan subsidi pupuk sebanyak 9 juta ton. Kondisi inilah yang membuat keluhan petani masih terus membanjiri.
"Permintaan pupuk dari petani Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih, tetapi pemerintah hanya siap mensubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton," katanya, saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Oleh karena itu, ia meminta kepada Pupuk Indonesia untuk membangun kios komersil atau nonsubsidi kurang lebih sebanyak 1.000 kios pupuk nonsubsidi di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi mengantisipasi masalah peredaran pupuk di tanah air.
"Maka kegaduhan terjadi, kemudian petani juga komplain, pupuk langkah saya mintakan kepada Pupuk Indonesia, anak perusahaan membuat kios-kios pupuk non subsidi, kalau subsidi nggak dapat dia bisa beli non subsidi," ujar Sudin.
Penjelasan PT Pupuk Indonsia di halaman berikutnya. Langsung klik
(hns/hns)