.webp)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN bakal digelar di Labuan Bajo Mei mendatang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan salah satu isu utama yang dibahas dalam KTT ASEAN adalah penguatan resiliensi ekonomi dengan membuat Asia Tenggara menjadi sentra produksi mobil listrik.
Retno menjelaskan keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN tahun ini memiliki tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi, resiliensi ekonomi negara-negara ASEAN harus ditumbuhkan.
"Jadi tema Epicentrum of Growth ini terkait bagaimana mendorong resiliensi ekonomi negara ASEAN, maka di situ akan ada pembahasan soal pembentukan atau pengembangan ekosistem untuk electric vehicle, hingga pembahasan penggunaan transaksi local currency," ungkap Retno di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya pembahasan Asia Tenggara menjadi ekosistem kendaraan listrik bakal banyak dibahas dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo.
Menurutnya ada dua negara dengan porsi produksi otomotif besar di Asean, yaitu Indonesia dan Thailand. Kedua negara juga saat ini mulai mengalihkan produksi otomotif menjadi kendaraan listrik.
Khusus untuk Indonesia saat ini memiliki nilai tambah yang besar karena memiliki bahan baku baterai listrik dalam jumlah yang besar.
"Ekosistem itu harus di ASEAN, kita kan punya dua produsen electric vehicle besar di ASEAN. Itu adalah Thailand dan Indonesia, tapi yang punya baterai hanya Indonesia, dari ekosistem itu kita akan bangun," ungkap Airlangga.
"Nanti siapa yang punya bahan baku lagi di luar Indonesia, Filipina misalnya ada juga jadi ini yang akan kita bangun bersama," lanjutnya.
Airlangga juga menyampaikan dalam KTT ASEAN tahun ini, Indonesia juga bakal mengangkat isu 'diet' dolar AS. Hal itu dilakukan dengan cara integrasi sistem pembayaran antar negara di Asean. Transaksi ekonomi bisa dilakukan tanpa perlu mengubah mata uang di manapun, bahkan tak perlu lagi memakai dolar AS.
"Ada juga isu digital economy framework agreement. Salah satu yang sudah kita coba dengan QRIS, jadi dengan payment sistem di 5 negara ASEAN, sehingga kebutuhan terhadap Dolar akan lebih rendah terutama untuk digital ekonomi," ungkap Airlangga.
(hal/ara)
