Gelombang impor baju bekas dihentikan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan praktik jual beli pakaian bekas impor yang saat ini marak di Indonesia dilarang.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun gencar melakukan operasi pasar dengan merazia dan menindak aktivitas impor pakaian bekas yang ada di berbagai titik.
Plt Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Moga Simatupang mengatakan pakaian bekas sebetulnya dilarang secara ilegal dan industri sudah teriak sejak lama. Bahkan pakaian bekas impor disebut sudah menguasai 31% dari pasar pakaian jadi di Indonesia.
Moga mengatakan, kehadiran pakaian bekas impor sudah meresahkan ratusan ribu pelaku UMKM Tekstil. Lebih lanjut Moga menjelaskan bahwa praktik impor pakaian bekas sebenarnya telah diatur oleh undang-undang. Artinya, mereka yang hingga saat ini masih berlaku sebagai importir pakaian bekas dapat ditindak sebagai pelanggar hukum.
"Ya tentunya amanat regulasi seperti apa. kami jalankan," ujarnya.
Sementara itu, koordinator pedagang pakaian bekas di Pasar Senen, Rivai Silalahi menampik kalau impor pakaian bekas berdampak pada UMKM tekstil dalam negeri. Sebagai pedagang ia melihat impor pakaian jadi justru yang menjadi biang kerok rusaknya industri tekstil di Indonesia.
"Kalau dibilang impor sebenarnya, berapa persen sih pengaruh impor baju bekas ini dengan yang dia bilang mempengaruhi untuk produk lokal? Enggak lah. Itu hanya nol koma sekian persen. Yang paling berpengaruh besar itu sebenarnya produk impor pakaian jadi dari China itu. China, Bangladesh, India, itu yang paling besar," kata Rivai.
Menurut pengalamannya, cuan yang diperoleh dari berjualan pakaian lokal tidak sebanding saat dirinya menjajakan pakaian bekas impor. Sebab, menurutnya pakaian tekstil dalam negeri masih kalah saing dengan pakaian jadi dari luar negeri.
"Jadi kalau dibilang membunuh UMKM enggak lah. Yang membunuh UMKM itu. yang 80% pakaian baru impor itu. Itu yang membunuh, bukan ini," imbuhnya sambil menunjuk barang dagangannya.
(kil/eds)