Tolak KRL Bekas, Luhut: Kita Impor 3 yang Baru

Tolak KRL Bekas, Luhut: Kita Impor 3 yang Baru

Ilyas Fadilah - detikFinance
Jumat, 23 Jun 2023 14:18 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: KEMENKO MARVES
Jakarta -

Pemerintah berencana mengimpor tiga rangkaian atau tiga trainset KRL baru. Hal ini menindaklanjuti keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menolak impor KRL bekas dari Jepang.

Luhut menyebut tidak ada kendala terkait kebutuhan layanan KRL. Namun ia mengakui perlu mengimpor tiga trainset baru.

"Tidak ada masalah sudah kita hitung semua, kita exercise, ada jago-jagonya di sana, ahlinya, mereka menjelaskan kendala-kendala, bisa diselesaikan. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru untuk menutupi kebutuhan, tapi itu butuh 1-2 tahun," katanya di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, dikutip Jumat (22/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan batalnya impor KRL bekas, Luhut menganggap masa kritis untuk kebutuhan layanan KRL terjadi pada 2024-2025. "Jadi kritisnya itu hanya tahun depan sampai tahun 2025," terang Luhut.

Selain itu pemerintah juga menyiapkan Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri. Menurutnya produksi akan dilakukan di Banyuwangi dan Madiun.

ADVERTISEMENT

"Nanti kita bangun yang baru di Indonesia itu, akan kita keluarkan dana sekitar Rp 9,3 (triliun), tapi semua akan dikerjakan nanti di INKA Banyuwangi maupun di Madiun," ungkapnya.

Sebelumnya, impor KRL bekas dinilai akan melanggar sejumlah aturan, misalnya Peraturan Presiden (Perpres), peraturan di Kementerian Perindustrian hingga peraturan di Kementerian Perhubungan

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu Perpres, yang kedua Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," lanjutnya.

Luhut menjelaskan, keputusan ini berdasarkan rapat yang dilakukan beberapa hari lalu. Menurutnya tanpa impor layanan angkutan penumpang tidak akan terganggu.

"Oleh karena itu dalam rapat kemarin saya minta, sebelumnya empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar tidak mengganggu angkutan dengan kereta. Ternyata bisa," ujarnya.

(ara/ara)

Hide Ads