.webp)
Pemerintah bakal melakukan evaluasi besar pada program insentif kendaraan listrik. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal ini bakal dibawa ke rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luhut pun membocorkan sedikit evaluasi yang bakal dilakukan pada kebijakan insentif kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan ini bakal banyak menyontek apa regulasi yang ditetapkan di Thailand hingga Vietnam sebagai negara tetangga Indonesia.
"Saya pikir insentif akan diselesaikan besok di rapat Kabinet, tetapi pada dasarnya kami membuatnya sederhana. Apa yang terjadi di Thailand apa yang terjadi di Vietnam, itu saya kira menjadi patokan kita dan melakukan beberapa penyesuaian di sana-sini," ungkap Luhut dalam CNBC Nickel Conference di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023). Luhut hadir secara daring dalam acara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Luhut, Jokowi pun menyarankan agar Indonesia banyak menjadikan kebijakan di negara tetangga sebagai patokan dan kemudian disesuaikan dengan apa yang terjadi di Indonesia.
"Presiden memberi saya tolok ukur instruksi yang sangat awal ke Thailand dan ke Vietnam dan negara-negara lain. Jadi tim saya di kantor saya melakukan ini. Jadi besok, mudah-mudahan update ini kita dapat persetujuan dari Presiden dan kemudian kita bisa promosikan di mana saja," papar Luhut.
Menurutnya, Indonesia punya modal kuat sebagai negara ekosistem kendaraan listrik. Pasalnya, Indonesia punya material bahan baku kendaraan listrik yang sangat melimpah.
"Tidak ada yang bisa mengalahkan kami di area ini, karena kami memiliki sumber materi kami. Biaya akan menjadi lebih rendah," ujar Luhut.
Lihat juga Video 'Cek SMK di Bengkulu, Jokowi Janji Berikan Kendaraan Listrik':
