.webp)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan keberhasilan hilirisasi industri di Indonesia. Salah satunya adalah menurunnya angka kemiskinan di daerah-daerah yang menjadi lokasi pabrik pengolahan nikel.
Setidaknya hal ini terlihat pada dua provinsi yang menjadi lokasinya hilirisasi industri nikel. Pertama, di Provinsi Sulawesi Tengah dari awalnya memiliki tingkat kemiskinan di atas 20% pada 2007, kini kemiskinan menurun di bawah 15% pada 2022.
Sementara itu di Maluku Utara, yang awalnya memiliki tingkat kemiskinan di level 10% di tahun 2007 turun menjadi di bawah 10% pada 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penduduk miskin di tempat hilirisasi industri terus menurun. Jika Anda melihat orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga menurun," beber Luhut dalam CNBC Nickel Conference di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023). Luhut hadir secara daring dalam acara tersebut.
Angka kemiskinan turun karena pertumbuhan ekonomi di dua wilayah itu mengalami kenaikan pesat. Dalam bahan paparannya terlihat pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki pusat pengolahan nikel Morowali mengalami kenaikan pesat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi itu pada 2001 hingga 2014 hanya 7,5%, namun sejak hilirisasi nikel dilakukan pada 2015 pertumbuhan ekonomi meningkat pesat menjadi rata-rata 11,7% dari tahun 2015 hingga 2022.
Kejadian yang sama juga terjadi pada Provinsi Maluku Utara yang memiliki pusat pengolahan nikel Pulau Obi. Pertumbuhan ekonominya di tahun 2001 hingga 2018 rata-ratanya cuma 5,7%. Namun, sejak hilirisasi dilakukan pada 2019 hingga 2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi naik menjadi 12,9%.
Bukan cuma itu, Luhut juga memaparkan nilai ekspor Indonesia setelah nikel dihilirisasi juga meningkat pesat. Dalam paparannya, pada tahun 2014, nilai ekspor dari bijih nikel yang belum dihilirisasi hanya mencapai US$ 2,1 miliar.
Sementara itu, pada saat kebijakan hilirisasi berjalan, nilai ekspor nikel melesat menjadi US$ 11,6 di tahun 2020, lalu US$ 22,214 di tahun 2021 dan di tahun 2022 kembali mengalami lonjakan mencapai US$ 33,8 miliar atau Rp 507,33 triliun (kurs Rp 15.010)
"Fakta-fakta ini semakin menunjukkan kebenaran kebijakan pemerintah kita saat ini," ungkap Luhut.
Simak Video 'Luhut Jelaskan Sikap Pemerintah Terkait Larangan Ekspor Nikel':
