Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan upaya untuk membantu permasalahan yang dihadapi petani sawit. Mulai dari peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit hingga praktik pertanian berkelanjutan.
Menurut Hafisz, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi subjek perdebatan karena dampak lingkungannya, termasuk deforestasi, kebakaran hutan, dan masalah sosial. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengimplementasikan standar dan regulasi yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini.
Hal itu diungkapkannya dalam Sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Pemerintah (LKSP) di Banyuasin, Kamis (5/10).
"Beberapa produsen kelapa sawit di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dalam industri ini, seperti memperkenalkan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk memastikan produksi yang lebih ramah lingkungan," ujar Hafisz dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023).
Ia menyebut salah satu solusi untuk atas beberapa permasalahan adalah memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang adil untuk Tandan Buah Segar (TBS) mereka. "Ini dapat dicapai melalui negosiasi yang lebih baik antara petani dan perusahaan kelapa sawit, serta pengembangan pasar yang lebih baik," ujarnya.
Solusi kedua, petani perlu mendapatkan akses yang lebih baik ke pembiayaan untuk memperbarui kebun, meningkatkan produktivitas, dan menghadapi risiko ekonomi. ketiga, pelatihan dan pendidikan yang ditingkatkan bagi petani dapat membantu mereka mengadopsi praktik-praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Hafisz juga mendorong petani untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan seperti pemupukan yang tepat, pengelolaan air yang baik, dan pengurangan penggunaan pestisida berbahaya dapat membantu mengurangi dampak lingkungan negatif.
Keempat, pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi lingkungan yang ketat diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Selanjutnya, mendorong transparansi dalam rantai pasokan kelapa sawit dan mendorong sertifikasi yang lebih ketat dapat membantu mengatasi masalah deforestasi dan praktik-praktik ilegal.
Kelima, Hafisz mendorong adanya penyelesaian konflik tanah, kesejahteraan buruh, diversifikasi pertanian, penggunaan teknologi dan inovasi, serta kerja sama berbagai pihak.
"Penting untuk diingat bahwa solusi untuk permasalahan petani kelapa sawit di Indonesia harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak adalah kunci untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam sektor ini," pungkasnya.
(ily/ara)