.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe di China World Hotel, Beijing, China. Pertemuan membahas peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.
Di bidang ekonomi, Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka untuk membentuk preferential trade agreement atau perjanjian perdagangan preferensi dengan Indonesia. Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5% pada 2022 sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.
"Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia," kata Jokowi dikutip dari laman resmi Setkab, Selasa (17/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Jokowi meminta dukungan Sri Lanka untuk mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.
"Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka," tutur Jokowi.
Terkait partisipasi BUMN Indonesia di Sri Lanka, Jokowi menyebut bahwa beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerja sama konkret dengan Sri Lanka. Wickremesinghe diharapkan dapat mendukung kerja sama tersebut, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paspor elektronik Sri Lanka.
Terakhir, Jokowi dan Wickremesinghe juga membahas kerja sama ekonomi biru. Indonesia menyatakan dukungan terhadap keketuaan Sri Lanka di IORA pada periode 2023-2025 dan menyambut baik keinginan Sri Lanka menjadi ASEAN Sectoral Partner.
"Indonesia juga baru saja selenggarakan KTT AIS sebagai platform kerja sama negara kepulauan dan pulau untuk dorong solusi inovatif pengelolaan laut yang berkelanjutan," ucapnya.
Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
(aid/ara)
