.webp)
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait dugaan perusahaan pelat merah memasok senjata ke Myanmar. Menurut Arya, senjata itu didapat tidak secara langsung dari BUMN.
"Gini kan sudah diakui mereka juga kalau itu tidak langsung, ya kan, kalau nggak langsung kita nggak bisa ngapa-ngapain dong," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023).
"Misalnya ada yang jual handphone, habis itu handphone jual tempat lain, kan nggak bisa ngapa-ngapain," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arya menyebut tidak ada pembeli senjata yang berasal dari Myanmar. "Nggak pernah ada (buyer) dari Myanmar, biasanya ada pihak ketiga yang memang kredibel," katanya.
Dikutip dari detikNews, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) melakukan audiensi dengan pihak Ombudsman. Audiensi itu terkait adanya dugaan BUMN pertahanan Indonesia memasok senjata ke Junta Militer Myanmar.
Kabar ini sebelumnya sudah dibantah oleh BUMN yang memproduksi alat pertahanan yang tergabung dalam holding BUMN bernama DEFEND ID.
Koordinator Program di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan dugaan pihaknya merujuk pada laporan mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman, bersama Myanmar Accountability Project bersama pegiat HAM bernama Za Uk Ling yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2023 ke Komnas HAM.
Laporan itu membahas adanya dugaan penjualan ilegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur hingga peralatan militer lainnya kepada Myanmar termasuk Junta Militer di bawah Jenderal Min Aung Hlain.
Julius mengatakan lewat laporan Marzuki Darusman dkk tersebut, dugaan suplai senjata secara ilegal itu berbalut kerja sama MoU yang melibatkan PT Pindad melalui perusahaan broker senjata yang berbasis di Myanmar. Perusahaan itu disebutnya dimiliki oleh Htoo Shein Oo yang merupakan putra kandung dari Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Militer Myanmar bernama Win Shein.
"Data perusahaan perantara jual-beli senjata True North, Co. Ltd., mencatat tiga BUMN Indonesia yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, terus mentransfer amunisi setelah percobaan kudeta Pemerintah Myanmar oleh Junta Militer," kata Julius dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (17/10).
(acd/ara)
