.webp)
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkap pemerintah masih memiliki utang Rp 1 triliun untuk pupuk subsidi. Sisa tagihan itu untuk periode 2020 dan 2022.
"Kurang bayar subsidi alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp 16,6 triliun. Artinya, ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp 1 triliun itu sisa tagihan 2020 dan 2022," ucap Rahmad di Hotel Alila, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).
Rahmad menjelaskan bahwa sisa Rp 1 triliun itu bukan berarti pemerintah tidak mau membayar utang tersebut. Melainkan sisa utang Rp 1 triliun sedang diproses dan dilengkapi administrasinya. Oleh sebab itu, Rahmad yakin pemerintah akan melunasi sisa utang tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar, tetapi ada penjelasan dan dokumen-dokumen tambahan yang diminta dan sedang diproses. Kami tidak pernah khawatir dengan kemampuan dan kemauan bayar pemerintah, pemerintah pasti akan bayar. Biasanya tertunda karena administratif," imbuhnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah belum membayarkan tagihan subsidi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) hampir Rp 29 triliun. Hal ini diungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (14/9/2023).
"Memang ini juga yang menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu waktu itu, bahwa ini memang ada tagihan subsidi sebesar hampir Rp 29 triliun sekarang yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada PT Pupuk," katanya.
"Dan ini kembali risikonya, kenapa salah satunya di RUU BUMN juga kita mengusulkan bagaimana antara keseimbangan dana di BUMN ini kembali konteksnya antara PMN dan dividen dan percepatan pembayaran ini menjadi sebuah satu kesatuan," tambahnya.
(ara/ara)
