Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan fakta mengejutkan. Dia bilang banyak sekali pengusaha kelapa sawit tak punya NPWP, padahal berkas ini penting untuk penarikan pajak.
Tanpa NPWP, perusahaan pun pada akhirnya tak bisa ditagih pajak oleh negara. Hal ini membuat penerimaan negara berkurang.
Luhut mengatakan hal ini terungkap karena pemerintah banyak melakukan digitalisasi pelayanan, dengan digitalisasi banyak sekali penyimpangan terungkap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masak ada sampai sekian banyak perusahaan misalnya di kelapa sawit, NPWP-nya aja nggak punya. NPWP yang nggak punya kan terus PPH badan semua juga kan nggak bisa ditagih," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Eks Menko Polhukam itu menyatakan masalah ini akan dibereskan pemerintah dengan terus melakukan digitalisasi. Salah satunya adalah mempercepat penerapan government technology (Govtech).
"Nah ini yang sekarang kita mau bereskan. Makanya govtech itu menjadi isu pemerintah," sebut Luhut.
Soal penurunan penerimaan negara yang terjadi karena pungutan pajak maupun non pajak sumber daya alam berkurang, Luhut bilang hal itu memang tak terhindarkan. Pasalnya, harga komoditas dunia memang sedang lesu.
Maka dari itu, pemerintah harus berpikir efisiensi tata kelola agar penerimaan yang belum bisa ditarik negara bisa dikumpulkan.
"Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas saja. Efisiensi itu menjadi sangat penting," tegas Luhut.
"Dengan Simbara itu dengan batu bara. Kemudian nikel, dan juga sekarang timah, kemudian juga kelapa sawit. Itu kan semua penerimaan negara yang banyak potensinya yang belum kita ambil," pungkasnya.
(hal/rrd)