.webp)
PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan penyebab puluhan wilayah kabupaten kosong pasokan pupuk subsidi. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan hal tersebut terjadi lantaran kendala kontrak penyaluran pupuk subsidi dengan pemerintah.
Rahmad mengatakan mulanya Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk menaikkan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dari 4,7 juta ton untuk tahun 2024. Alokasi itu disetujui dengan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Maret 2024.
"Bulan April, diikuti dengan keluarnya Permentan yang merefleksikan 9,55 juta ton itu dikirimkan ke seluruh gubernur. Dari gubernur mengeluarkan surat keputusan (SK), kemudian kabupaten mengeluarkan SK, itu semua selesai baru bulan Juni," kata Rahmad dalam acara Forum Diskusi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah bulan Juni, ternyata Kementerian Pertanian (Kementan) tidak bisa berkontrak dengan Pupuk Indonesia sesuai dengan alokasi yang baru. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran kontrak penyaluran pupuk subsidi masih mengacu pada ketersediaan anggaran yang lama.
"Baru sadar ternyata Kementan tidak bisa berkontrak dengan Pupuk Indonesia sesuai jumlah yang tersebut di Permentan. ini karena ternyata anggarannya belum ada. Nah, sekarang kita tahu lebih sekitar 150 kabupaten itu akan habis alokasinya pada bulan Juli," jelasnya.
Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kementan, terjadi kesepakatan agar pihaknya tetap menyalurkan pupuk subsidi, meskipun tanpa kontrak. Dia bilang pihaknya saat ini tengah mengurus administrasi terkait hal tersebut.
"Kami diinstruksikan untuk tidak menyetop penyaluran kita, meskipun kontrak yang belum ada. Nah, ini kita sedang garap, administrasinya supaya itu bisa dilakukan tanpa melanggar hukum karena menyalurkan tanpa ada kontrak itu sesuatu yang tantangan," terangnya.
Sebelumnya, Rahmad mengungkap sampai 11 Juli 2024 dari 478 wilayah yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, 12 kabupaten telah kehabisan pasokan pupuk urea dan 71 kabupaten diprediksi kehabisan stok pupuknya akhir Juli 2024.
Kondisi serupa juga terjadi untuk alokasi NPK subsidi. Rahmad mengatakan sebanyak 32 kabupaten telah kehabisan NPK dan 88 kabupaten pasokan NPK-nya akan habis akhir Juli 2024.
"Ada 12 Kabupaten yang hari ini sudah habis alokasinya, dan ada 71 kabupaten, ini untuk urea, yang alokasinya di akhir Juli. Nah kalau dilihat yang NPK, yang merah semakin banyak lagi," kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).
(kil/kil)
