Budayawan Mohammad Sobary angkat bicara soal nasib industri kretek nasional yang dinilainya semakin terjepit. Ironisnya, tekanan terhadap komoditas strategis ini justru datang dari dalam negeri sendiri, bukan dari kekuatan asing.
"Pemerintah ditekan untuk mengaksesi FCTC, padahal itu merupakan representasi kekuatan global yang ingin merongrong kedaulatan bangsa. Ini kolonialisme dengan jubah baru," ujar Sobary di Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Sobary menilai, ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) akan berdampak buruk bagi industri kretek. Pasalnya, dalam 38 pasal yang dimuat, arah kebijakannya sangat jelas: melarang penyebaran produk tembakau.
"Keputusan pemerintah untuk tidak meratifikasi FCTC sudah benar. Ini soal menjaga kedaulatan nasional," tegas doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial UI itu.
Lebih lanjut, Sobary menyoroti beban regulasi yang menghimpit industri kretek. Ia menyebut, ada lebih dari 500 aturan fiskal dan non-fiskal yang membuat industri ini berjalan terseok-seok. Menurutnya, regulasi yang terlalu padat ini justru mengadopsi kepentingan global, bukan kepentingan nasional.
"Salah satu dampaknya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) tidak mencapai target. Tahun 2024 hanya mencapai Rp216,9 triliun atau 94,1% dari target Rp230,4 triliun. Produksi rokok legal juga terus turun," bebernya.
Sobary mengingatkan bahwa Indonesia memiliki empat alasan kuat untuk tidak tunduk pada FCTC. Pertama, tembakau dan hasil olahannya merupakan komoditas penting penyumbang pendapatan negara. Kedua, Indonesia punya produk tembakau khas: kretek. Ketiga, industri kretek memberi nafkah bagi 6 juta orang. Dan keempat, industri ini terbukti tahan banting terhadap berbagai krisis.
Karena itu, ia mengajukan tiga rekomendasi utama. Pertama, menolak semua bentuk intervensi yang memaksa pemerintah meratifikasi FCTC. Kedua, menolak produk hukum yang mematikan petani tembakau dan cengkeh, seperti PP 28/2024 dan RPMK. Dan ketiga, melawan segala bentuk konspirasi yang ingin menghancurkan kedaulatan industri kretek.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh gerakan anti-tembakau yang dibungkus isu-isu lain. Ini soal kedaulatan bangsa," pungkasnya.
(rrd/rrd)