Industri Minta Keran Impor Gas Dibuka, ESDM Buka Suara

Pemerintah merespons permintaan pelaku industri untuk membuka keran impor gas demi memenuhi kebutuhan industri. Pasokan gas dalam negeri dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan industri.

Usulan pembukaan keran impor gas ini seiring dengan kekurangan suplai gas program harga gas bumi tertentu (HGBT). Kondisi ini pun membuat industri yang masuk ke dalam penerima HGBT mau tidak mau membeli gas dengan harga pasar yakni US$ 16,77 per MMBTU.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, dirinya menghormati masukan dari para pelaku industri atas usulan tersebut.

"Namun pada saat ini, memang kebijakan pemerintah memandang ketahanan energi itu sedapat mungkin kita menahan impor saat ini," kata Laode, ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Meski demikian, Laode menekankan bahwa pihaknya tetap akan menampung usulan tersebut. Pihaknya menaruh perhatian khusus atas kondisi yang dialami industri menyangkut kekurangan pasokan gas, hingga menyebabkan kenaikan harga.

Laode menjelaskan, salah satu jaminan HGBT ialah berasal dari gas pipa. Sedangkan kalau mengandalkan LNG, biayanya justru malah lebih mahal. Setidaknya ada empat tahapan dan komponen biaya LNG, antara lain pencairan LNG, shipping, regasifikasi, hingga pipa lagi, sebelum sampai ke konsumen.

"Jadi kita mengupayakan gas pipa. Gas pipa ini begitu dia diproduksikan, kirim melalui pipa, langsung sampai ke industri. Nah inilah yang kita dorong agar gas pipa ini bisa optimal untuk kita manfaatkan ke HGBT ini," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, saat ini pasokan sudah kembali aman. Sebelumnya, sempat terjadi kendala dalam hal perpipaan.

"Sekarang pasokan kebijakan kita juga, kan sekarang kita banyak mengekspor. Dalam waktu-waktu tertentu yang ekspor ini bisa kita swap," ujar Kurnia.

"Kalau sewaktu-waktu kita butuh LNG-nya, kita belokin dulu ke dalam negeri untuk menambal kebutuhan tambahan dari dalam negeri," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyampaikan usulan agar impor gas industri dibuka. Hal ini menyusul keluhan dari para pelaku industri terkait pasokan gas.

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan memberikan harga gas bumi yang lebih murah sekitar US$ 6-7 per MMBTU kepada tujuh sektor industri. Namun demikian, sejumlah pelaku industri mengaku bahwa terkadang suplai gas HGBT yang didapatkan hanya sekitar 60%, tak memenuhi seluruh kebutuhan.

"Sisanya itu kawan-kawan gas ini harus membeli dengan harga yang harga pasar. Kalau gak salah US$ 16,77. Ini kan tentu tinggi. Akibatnya apa? Ya akibatnya industri kita produknya akan daya saingnya akan sangat tidak kuat," kata Saleh, dalam acara FGD di Menara Kadin.

Terkait kondisi tersebut, pengusaha mengusulkan agar dibukakan keran impor gas khusus untuk industri. Usulan itu juga telah disampaikan langsung oleh Saleh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, Laode Sulaeman.

"Saya juga sempat diskusi dengan Pak Dirjen Migas bagaimana agar kebutuhan gas industri ini bisa terpenuhi, sementara kan industri kan tumbuh," ujar Saleh.

"Mudah-mudahan tahun depan, kalau misalnya kebutuhan gas untuk industri misalnya di dalam negeri terbatas, ya mungkin Pak Dirjen, dari para pelaku industri ini dimungkinkan untuk boleh para pelaku industri boleh mengimpor gas untuk kebutuhan industri dan tidak untuk kebutuhan pengimpor-impor umum," sambungnya.