.webp)
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap akan digunakan untuk peremajaan komoditas perkebunan seperti kelapa hingga kakao. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengatakan peta jalan peremajaan komoditas perkebunan akan tertuang dalam aturan baru yang disusun Kemenko Pangan.
Saat ini aturan baru mengenai peremajaan komoditas perkebunan telah sampai proses harmonisasi. Ia meyakini banyak hal yang telah dipetakan untuk peremajaan perkebunan, termasuk sumber anggaran.
"Termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditi yang optimal atau yang premium," kata Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti di sela Peringatan Hari Kakao Indonesia, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dikonfirmasi kembali apakah anggaran MBG yang tidak terserap itu adalah yang dikembalikan Badan Gizi Nasional, Widiastuti enggan menjelaskan secara detail
"Isunya demikian. Kalau dibilang apakah ini, kita sama-sama melihat dan mendengar. Jadi kalau melihat keputusannya, kita juga belum melihat, tetapi kita semua mungkin, semua mendengar lah. Dan juga ada dalam pembahasan, jadi saya belum berani mengetok apakah ini sudah diketok, karena kami belum melihat," tuturnya.
Pemerintah berencana menyusun program replanting perkebunan nasional mulai 2026. Ia mengatakan proses pemetaan ini juga akan melibatkan asosiasi semua komoditas perkebunan, termasuk kakao.
"(Tahun 2026 replanting) Perencanaannya begitu. (Proses replanting) Bergeraklah, ya. Kan nggak bisa semuanya. Jadi, dengan asosiasi kita bekerja sama. Nah, ini pun ada roadmapnya dari asosiasi juga jelas ada," jelasnya.
Sebelumnya, diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun. Langkah ini telah membuat Presiden Prabowo Subianto terkejut.
Pengembalian ini merupakan anggaran tambahan yang akan didapat BGN untuk melaksanakan MBG. Pagu anggaran awal, program MBG mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025. Kemudian BGN menerima dana cadangan sebesar Rp 100 triliun yang diperkirakan hanya terserap Rp 28 triliun.
Prabowo menjelaskan, BGN mengatakan tidak membutuhkan keseluruhan dana cadangan tersebut sehingga dikembalikan ke pemerintah pusat sebesar Rp 70 triliun. Menurutnya, hal ini jarang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Biasanya, jelang penutupan tahun anggaran para pejabat menghabiskan sisa anggarannya.
"Beliau (Dadan) mengatakan, 'Pak sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya'. Sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, kepada saya beliau kembalikan Rp 70 triliun. Rp 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia," ungkap Prabowo dalam pidatonya di acara wisuda dan sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan RI, Jakarta, Sabtu lalu.
Lihat juga Video Prabowo Kaget BGN Kembalikan Rp 70 T: Biasanya Pejabat Habiskan Uang
