.webp)
Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil mengemuka. Beberapa pihak menilai rencana ini kurang tepat dan keliru, sederet masalah di industri tekstil belum tentu selesai dengan membentuk BUMN tekstil.
Pengurus Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Rizal Tanzil juga menilai pembentukan BUMN tekstil tidak relevan saat ini. Baginya, industri tekstil tak perlu pemain baru, bahkan meskipun perusahaan sebesar PT Sritex bangkrut.
Jika pemerintah mau memperbaiki industri tekstil, menurutnya sektor usaha harus mendapatkan penanganan khusus untuk memacu produktivitasnya, misalnya pemerintah ikut memperkuat permesinan, utamanya di sektor pengolahan atau midstream seperti industri dyeing kain, printing kain, atau finishing kain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, industri tengah dibantu, misal dyeing, finishing, printing, mereka harus mudah dan murah untuk investasi mesinnya," kata Rizal kepada detikcom, Senin (26/1/2026).
Penguatan rantai pasok dalam negeri juga harus diperkuat, misalnya suplai kain ke industri garmen. Seharusnya pemerintah bisa membantu industri kain untuk memperkuat produksinya.
Dia meminta agar rencana deregulasi yang digemborkan selama ini oleh pemerintah harus dipercepat dan dijalankan dengan serius. Baginya, semua regulasi yang justru kontra terhadap investasi dan pertumbuhan industri tekstil bisa dihilangkan.
Perlindungan dari Gempuran Impor
Rizal mengatakan, pemerintah harus melindungi pasar domestik dari gempuran produk tekstil impor ilegal. Hal ini mesti dilakukan agar produksi tekstil yang berkualitas di dalam negeri tidak kalah dengan serbuan produk impor yang murah meriah.
"Terkait juga industri garmen dapat perlindungan di pasar domestiknya, khususnya dari impor ilegal," ujar Rizal.
Senada dengan Rizal, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan juga menyatakan pentingnya pemerintah melindungi industri tekstil dari pasar bebas gempuran barang impor. Alih-alih membentuk BUMN baru, lebih baik pemerintah melindungi pasar.
"Salah satu persoalan yang dihadapi dan sering mengemuka saat ini kan mudahnya masuk barang impor berharga murah, sehingga tidak ada perlindungan pasar. Jangan buat pasar kita begitu mudah jadi pelampiasan produk luar," ungkap Herry kepada detikcom.
Herry juga bilang pemerintah bisa saja membantu industri tekstil dalam negeri memberikan kemudahan impor bahan baku, sehingga produksi bisa jauh lebih efisien dan harganya bersaing.
"Atau kalau mau bantu industri tekstil dalam negeri, berikan kemudahan impor bahan baku. Ini lebih rasional, ketimbang bikin BUMN baru yang nantinya akan masuk ke hilir juga," sebut Herry.
