The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) 2026. Kegiatan itu berlangsung di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta.
Mengusung tema 'Peluang Strategis Industri Baja Indonesia dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional', forum ini menjadi momentum konsolidasi pelaku industri dan pemerintah dalam perkuat kedaulatan baja nasional di tengah tekanan global.
Ketua Umum IISIA, Dr. Akbar Djohan, menegaskan industri baja lebih dari sekadar komoditas, melainkan fondasi pembangunan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tidak sedang bicara sekadar logam dingin yang keras, tetapi tulang punggung peradaban. Kata kedaulatan tentu tidak ingin industri baja nasional hanya jadi penonton di tengah pembangunan nasional," ujar Akbar, dalam sambutannya, di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menyoroti fluktuasi harga bahan baku dan tekanan produk impor yang terus meningkat. Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat produksi dalam negeri.
"Indonesia menyimpan potensi baja luar biasa untuk kita raih. Namun peluang itu akan sia-sia jika ekosistem kita rapuh. Peningkatan baja nasional harus berdaulat dan kita harus memproduksi baja sendiri," tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan mempererat kolaborasi dengan pemerintah agar industri dapat tumbuh sesuai cita-cita bersama.
Kemudian dari sisi kebijakan makro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan investasi sektor baja menunjukkan tren positif. Ia menjelaskan, investasi tersebut didorong oleh sejumlah negara mitra utama.
"Investasi didorong oleh Hong Kong sebesar US$5,11 miliar, Singapura US$5,12 miliar, dan China US$4 miliar," jelas Airlangga.
Namun, Airlangga mengingatkan ancaman global oversupply baja yang diperkirakan meningkat hingga 2,5 miliar metrik ton pada 2025. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan harga dan memperketat persaingan di pasar global.
Selain itu, ia menambahkan, mulai 2026 isu dekarbonisasi dan kebijakan carbon border adjustment mechanism akan menjadi tantangan baru bagi industri baja nasional. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif agar daya saing industri dalam negeri tetap terjaga.
"Menghadapi unfair trade, pemerintah berkomitmen melindungi industri dalam negeri dengan instrumen terukur seperti bea masuk anti-dumping untuk HRC, alloy, baja lapis, serta pengawasan agar pasar domestik tidak menjadi tempat dumping," jelasnya.
Airlangga juga menekankan pentingnya optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar baja lokal terserap maksimal dalam proyek-proyek pemerintah.
"Strategi kita adalah mengaktifkan sertifikasi TKDN agar pemerintah bisa menyerap baja lokal," ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam konsep Indonesia Incorporated untuk menjadikan industri baja nasional sebagai yang terdepan di Asia Tenggara.
Dukungan konkret dari pemerintah tersebut disambut pelaku industri. Presiden Direktur PT Garuda Yamato Steel, Tony Taniwan, menegaskan pentingnya perlindungan perdagangan dan pengawasan impor.
"Kami meminta dukungan berupa kebijakan anti-dumping, safeguard, serta pengawasan ketat di perbatasan dan post-border, pastikan produk lokal digunakan untuk kebutuhan dalam negeri," kata Tony.
Menurutnya, dengan dukungan lintas kementerian, industri baja Indonesia dapat semakin mandiri dan berkelanjutan.
"Dengan dukungan pemerintah, industri baja Indonesia dapat memenuhi semua kebutuhan baja dalam negeri dan membangun industri yang kuat dan berkelanjutan. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama erat antara semua pihak," ujarnya.
Melalui MUNAS 2026, IISIA berharap lahir rekomendasi strategis yang mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional. Di tengah tekanan oversupply global dan ketatnya persaingan internasional, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi produsen baja yang berdaulat di negeri sendiri.
Tonton juga video "Melihat Geliat Industri Genteng Jatiwangi di Tengah Isu Gentengisasi"
(prf/ega)










































