Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk lokal. Langkah ini disebut akan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
Menteri Perindustrian (Menperin), Sarmuji, mengatakan setiap Rp 1 yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri memberi dampak sebesar Rp 2,2 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut telah dikaji berdasarkan penelitian dan simulasi Badan Pusat Statistik (BPS).
"TKDN dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kita akan kita tingkatkan terus. Karena efeknya sangat luar biasa. Berdasarkan penelitian dan simulasi yang dilakukan BPS, setiap Rp 1 belanja produk dalam negeri, itu akan memiliki dampak Rp 2,2 tumbuhnya perekonomian nasional," ungkap Sarmuji dalam sambutannya di acara Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Sarmuji mendorong substitusi impor senilai Rp 400 triliun. Langkah ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71% dan menghasilkan tambahan output ekonomi hingga Rp 627,58 triliun.
"Substitusi impor juga begitu sebesar Rp 400 triliun berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71% dan menghasilkan tambahan output ekonomi sebesar Rp 627,58 triliun," jelasnya.
Sarmuji menjelaskan, pemerintah telah memberikan berbagai insentif bagi industri yang menggunakan produk dalam negeri seperti tax holiday, super tax deduction, tax allowance, dan pembebasan bea masuk untuk impor barang modal dan bahan baku.
Sementara bantuan non fiskal, pemerintah berkomitmen memberikan jaminan investasi melalui skema objek vital nasional, penyediaan gas industri dengan harga tertentu, program restrukturisasi mesin dan peralatan, hingga penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko
"Jadi andaikan kita mempersyaratkan TKDN, kita juga memberikan persyaratan SNI, sebenarnya tujuan utamanya adalah penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan terhadap produk dalam negeri kita. Kita nggak mau kita, Indonesia yang sedemikian besar hanya menjadi pasar saja. Kita ingin industri kita lebih berdaulat," pungkasnya.
(acd/acd)
