Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio tercatat 0,394 pada September 2016. Angka ini turun tipis dari gini ratio pada Maret 2016 sebesar 0,397.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio pada September 2015, tercatat mengalami penurunan 0,008 poin dari 0,402.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, turunnya gini ratio terjadi seiring dengan adanya pemerataan pembangunan dan pengeluaran di berbagai daerah.
"Gini ratio September 2016 0,394, gini ratio terakhir dirilis BPS Maret 2016 itu 0,397. Terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran pada bulan September 2016," ujar Suhariyanto dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).
Gini ratio pada daerah perkotaan, lanjut Suhariyanto, tercatat sebesar 0,409, turun tipis dari Maret 2016 0,410 dan dari September 2015 0,419. Sedangkan gini ratio di daerah pedesaan pada September 2016 sebesar 0,316 turun dari gini ratio pada Maret 2016 0,327 dan September 2015 0,329.
Lebih kecilnya besaran gini ratio di pedesaan dibandingkan perkotaan disebabkan karena lebih meratanya perekonomian di pedesaan. Hal ini dikarenakan pada umumnya mereka yang tinggal di desa memiliki pekerjaan yang sejenis.
"Untuk pedesaan turun tajam, pemerataan di pedesaan lebih baik dari 0,327 ke 0,316," kata Suhariyanto.
Provinsi dengan gini ratio tertinggi tercatat ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,425 kemudian disusul Gorontalo 0,41 dan ketiga di Jawa Tmur 0,402. Sedangkan gini ratio tertinggi tercatat di provinsi Bangka Belitung 0,288 diikuti Kalimantan Utara 0,305 dan Maluku Utara 0,309.
(mkj/mkj)
Jurang Pendapatan Orang Kaya dan Miskin di RI Masih Lebar
Rabu, 01 Feb 2017 14:26 WIB

Infografis Lainnya