.webp)
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pengelolaan dan pengembangan Bandara Jenderal Soedirman (BJS) Purbalingga, Jumat (17/11/2017). Penandatanganan dilakukan di Ruang Cenderawasih, Hotel Bandara, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Selain Ganjar, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)/Airnav Indonesia Novie Riyanto, dan Bupati Purbalingga Tasdi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ganjar, penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bandara komersial BJS yang berada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Bandara ini sebelumnya dikenal sebagai pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba tipe C yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara.
Selanjutnya, AP II yang akan menjadi operator BJS mulai merealisasikan pembangunan fisik dengan finalisasi Detail Enginering Design (DED).
"Rencananya pertengahan Desember 2017 bisa groundbreaking dan kita berharap Desember 2018 sudah operasional. Tapi kalau tadi bicara kayaknya visible-nya awal 2019," kata Ganjar dalam keterangan tertulis dari Pemprov Jateng.
Ganjar mengatakan, rencana pengembangan lanud wirasaba sudah sejak 2006 namun terkatung-katung tidak jelas. Sekarang dengan penetrasi Ganjar ke berbagai pihak, tak lama lagi bisa terwujud.
Bandara ini tidak hanya dibutuhkan untuk Purbalingga tapi daerah lain di sekitarnya yakni Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Kebumen. Termasuk beberapa kabupaten di Pantura juga akan diuntungkan, seperti Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
Dengan adanya BJS, Ganjar membidik berkembangnya sektor pariwisata di Jateng bagian tengah dan barat. Dengan semakin mudahnya akses menuju Baturraden dan Dieng, kunjungan wisatawan pun semakin deras.
"Dampaknya perekonomian pun meningkat karena pariwisata kan efek dominonya besar sekali," lanjutnya.
Selain itu sektor industri juga akan meningkat. Ganjar memberi contoh bagaimana perkembangan ekonomi di Banyumas yang bertumbuh cepat sekali. "Misalnya ada pabrik wig di sana yang sudah ekspor. Kalau ada bandara akan lebih cepat lagi ekonominya," tegasnya.
Pemkab Purbalingga juga mendapat izin penggunaan lahan milik markas besar TNI Angkatan Udara di Kemangkon Purbalingga untuk dibuat jalan akses bandara sepanjang 420 meter dan lebar 20 meter.
AP II telah menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk membangun berbagai sarana-prasarana pendukung seperti runway, taxiway, bangunan terminal seluas 3.000 meter persegi dan sarana lain. Untuk landasan pacu, dari sekarang 850 meter, akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Tahap selanjutnya akan diperpanjang lagi menjadi 2.000 hingga 2.400 meter.
Anugerah Kihajar 2017
Ganjar menerima anugerah Kihajar 2017 tingkat utama yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penghargaan Kihajar atau Kita Harus Belajar ini diberikan pada kepala daerah yang berinovasi pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan.
Penghargaan diserahkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada Malam Anugerah Kihajar 2017 di Kantor Kemendikbud, Kamis (16/11). Ganjar diwakili Kepala Dinas Pendidikan Gatot Bambang Hastowo.
Ganjar mendapat penilaian terbaik atas pemanfaatan TIK dalam pendidikan sejak ia menjabat gubernur pada 2013. Inovasinya antara lain Lumbung Data Pendidikan yang bisa diakses secara online. Pemprov Jateng menyediakan database meliputi jumlah sekolah seluruh jenjang, jumlah tenaga pengajar dan serta persebaran sekolah di seluruh kabupaten/kota.
Kemudian aplikasi Jateng Pintar milik Disdikbud Jateng yang memfasilitasi dari jenjang PAUD hingga umum. Meliputi sumber belajar, rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP), best practice guru, karya Siswa, tutorial, dan galeri foto.
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK pada 2017 yang serentak online 35 kabupaten/kota juga menjadi sejarah baru. Meski masih ada beberapa kekurangan dan keluhan, namun secara umum menurut kemdikbud bisa dikatakan berhasil.
Selain itu, tenaga pengajar di Jateng terus didorong memanfaatkan TIK dalam proses belajar-mengajar. Caranya ialah dengan rutin menggelar lomba inovasi belajar-mengajar untuk para guru setiap tahunnya.
Ganjar juga dipuji setelah meluncurkan aplikasi perpustakaan digital iJateng. Dengan aplikasi ini para pelajar bisa mengakses 3.270 judul buku melalui telepon seluler.
Ganjar mengatakan, inovasi dalam bidang apapun sifatnya wajib. Pihaknya tidak hanya menerapkan TIK dalam pendidikan tapi semua sektor pembangunan di Pemprov Jateng.
"Tapi bukan untuk memburu penghargaan, tujuannya ingin memudahkan saja pengelolaan pendidikan supaya lebih efisien, terbuka dan transparan termasuk komplain-komplainnya," katanya.
Meskipun sudah diakui secara nasional, Ganjar merasa belum puas. Ia melihat masih banyak yang belum tuntas dalam pengelolaan pendidikan. Apalagi pemprov baru saja mendapat limpahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK.
"Masih banyak keluhan dari GTT dan PTT, kita akan coba selesaikan satu persatu. Pengaduan lewat twitter banyak, biasanya saya ambil sampel satu untuk diselesaikan," katanya.
Selain Ganjar, terdapat kepala daerah lain yang mendapat penghargaan Kihajar. Penghargaan tingkat pertama untuk gubernur Sulawesi Utara, tingkat madya untuk gubernur Jawa Barat, serta penghargaan khusus untuk gubernur Jawa Timur, Maluku, dan Kalimantan Selatan.
Selain itu ada sembilan bupati/wali kota yang mendapat penghargaan yakni wali kota Pontianak, wali kota Kediri, bupati Semarang, wali kota Bandung, wali kota Jambi, wali kota Surabaya, wali kota Pekanbaru, wali kota Padang Panjang, dan bupati Dharmasraya.
Anugerah Kihajar untuk gubernur, bupati/wali kota diberikan sebagai penghargaan kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam pendayagunaan TIK untuk pendidikan. Sebelum diberikan anugerah tersebut, setiap daerah harus melewati sejumlah proses. Dari pendaftaran dan kelengkapan berkas hingga penilaian yang dilakukan pada Oktober hingga awal November 2017. Tim juri yang menilai terdiri dari praktisi TIK, akademisi, perwakilan media, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta internal Kemdikbud. (nwy/ang)
