Tantangan Jokowi Bangun Infrastruktur: Sudah Dibebani Utang Duluan

Jakarta - Pembangunan infrastruktur di Indonesia terbilang cukup urgen mengingat biaya logistik atau ongkos transportasi di Indonesia cukup tinggi. Infrastruktur yang masih minim membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain.

Pemerintah pun memerlukan banyak dana untuk memenuhi modal pembangunan infrastruktur itu. Namun tantangan pemerintah membangun infrastruktur di saat sekarang datang dari kemampuan pemerintah dalam neraca keuangannya yang sudah terlampau banyak dibebani utang terlebih dahulu.

"Jadi kalau kita lihat, memang tadi kan posisi awal, memang kita mengalami defisit keseimbangan primer. Artinya beban bunga dan cicilan utang itu sudah cukup besar. Sehingga karena penerimaan pajak kita turun, maka konsekuensinya untuk memenuhi bunga dan cicilan, ya kita sebagian ambil dari utang yang baru. Nah ini berpengaruh juga kepada produktifitas dari utang-utang yang kita tarik," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam Diskusi Ngopi Bareng Dari Seberang Istana di Restoran Ajag Ijig Jalan Juanda, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Lanjut Enny, beban semakin bertambah, karena proyek-proyek infrastruktur baru yang dibiayai utang tersebut tidak bisa menghasilkan uang atau arus kas baru lagi dalam jangka pendek.

"Yang jadi persoalan sekarang, tiga tahun pemerintahan berjalan, kan semua infrastruktur yang dikerjakan infrastruktur jangka panjang semua, terutama jalan tol, bendungan dan sebagainya. Nah sehingga refinancingnya tentu bermasalah dalam jangka pendek. Sehingga kalau kita lihat selama dua tahun terakhir, baik 2016 maupun 2017, defisit keseimbangan primer kita justru meningkat," tutur Enny.

Hal ini membuat pendapatan yang diperoleh pemerintah justru jauh lebih kecil daripada pengeluarannya. Pasalnya, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan itu belum bisa menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek. Proyek infrastruktur yang dikerjakan dianggap belum bisa memperbanyak atau memperluas lapangan kerja, sehingga gagal menimbulkan pendapatan untuk sumber konsumsi masyarakat, yang berujung pada daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat yang terhambat pun akan gagal meningkatkan produktivitas, sehingga sumber penerimaan pajak yang bisa menjadi sumber penerimaan pemerintah pun gagal dielevasi.

"Ini yang tidak terjadi selama tiga tahun berjalan, sehingga penambahan utang yang dilakukan pemerintah tidak mampu berikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pemerintah, sehingga secara cash flow, secara tata kelola keuangan, pemerintah tekor. Jadi investasi terus, pengeluaran terus berlangsung, tapi pendapatan nya justru menurun. Ini yang disebut salah satunya menjadi resiko fiskal yang membahayakan kesinambungan fiskal dari pemerintah," tukasnya. (eds/dna)