Senin, 15 Jan 2018 10:59 WIB
Pengusaha Konstruksi RI Kumpul Bahas Percepatan Infrastruktur
Foto: Eduardo Simorangkir/detikFinance
Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) hari ini melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD).
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani dan Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi, serta dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menggantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sebelumnya dijadwalkan hadir.
Rapimnas sebelumnya dibuka oleh laporan dari Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Dalam laporannya, Andi mengungkapkan bahwa Rapimnas Gapensi hari ini seharusnya dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Namun, karena ada tugas mendampingi Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Rapimnas ini akhirnya hanya diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi mewakili pemerintah.
"Jadwal Rapimnas hari ini ditentukan langsung oleh Menteri PUPR dan berjanji akan membawa langsung empat dirjennya. Namun karena harus mendampingi Bapak Presiden ke Pekalongan, dan Dirjen SDA dan Bina Marga sudah menunggu di Jawa Barat," ucapnya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Adapun Rapimnas tahun ini mengusung tema peran Gapensi dalam percepatan Nawacita infrastruktur, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 yang profesional dan berintegritas. Infrastruktur diketahui menjadi cara pemerintah dalam memangkas biaya logistik di Indonesia dan peningkatan konektivitas, dalam rangka meningkatkan daya saing.
Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi menjadi urat nadi perekonomian. Hal ini diyakini bisa meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, rantai pasok menjadi salah satu perhatian dalam melakukan percepatan konstruksi. Industri konstruksi yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkembang pesat memerlukan penguatan rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Tujuan adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah," ucapnya. (eds/dna)
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani dan Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi, serta dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menggantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sebelumnya dijadwalkan hadir.
Rapimnas sebelumnya dibuka oleh laporan dari Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Dalam laporannya, Andi mengungkapkan bahwa Rapimnas Gapensi hari ini seharusnya dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Namun, karena ada tugas mendampingi Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Rapimnas ini akhirnya hanya diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi mewakili pemerintah.
"Jadwal Rapimnas hari ini ditentukan langsung oleh Menteri PUPR dan berjanji akan membawa langsung empat dirjennya. Namun karena harus mendampingi Bapak Presiden ke Pekalongan, dan Dirjen SDA dan Bina Marga sudah menunggu di Jawa Barat," ucapnya di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Adapun Rapimnas tahun ini mengusung tema peran Gapensi dalam percepatan Nawacita infrastruktur, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 yang profesional dan berintegritas. Infrastruktur diketahui menjadi cara pemerintah dalam memangkas biaya logistik di Indonesia dan peningkatan konektivitas, dalam rangka meningkatkan daya saing.
Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi menjadi urat nadi perekonomian. Hal ini diyakini bisa meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, rantai pasok menjadi salah satu perhatian dalam melakukan percepatan konstruksi. Industri konstruksi yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkembang pesat memerlukan penguatan rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Tujuan adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah," ucapnya. (eds/dna)
