Selasa, 20 Feb 2018 15:00 WIB
Pengusaha Minta Pemerintah Setop Penugasan Infrastruktur ke BUMN
Foto: Istimewa/Julius Bramanto
Jakarta - Ambruknya sejumlah proyek infrastruktur yang sedang dalam tahap konstruksi juga menjadi perhatian bagi kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia. Terutama setelah kejadian pagi tadi, di mana satu perancah beton dari pekerjaan pengecoran pier head dari salah satu konstruksi Proyek Strategis Nasional, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) ambruk.
"Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di tanah air, setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu," kata Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia Erwin Aksa dalam keterangan resminya, seperti dikutip Selasa (20/2/2018).
Menurutnya, hal ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan harus ada tindakan serta kebijakan luar biasa dari pemerintah. Menyusul sejumlah kejadian kecelakaan yang beruntun ini, Kadin pun menyampaikan sejumlah imbauan ke pemerintah.
Pertama, pihak Komite Keselamatan Konstruksi (K3) diminta sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan. Apakah ada pelanggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Selain itu, pemerintah juga diminta mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi.
"Dan jika ditemukan adakan pelanggaran, maka harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan kepada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai sama sekali terhadap keselamatan dan kesehatan kerja," kata Erwin.
Dalam keterangannya, Erwin menjelaskan, bahwa proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN karya. Jumlah proyek yang sangat banyak dengan nilai yang besar dirasa juga mempunya batas terhadap kemampuan perseroan.
Hal ini kata dia menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian BUMN tersebut di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi, perusahaan tersebut diberi tenggat waktu yang sangat ketat, sehingga bisa menjadi penyebab semakin beruntutnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi.
Pemerintah pun diminta melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan.
"Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat," jelas Erwin.
Kadin juga menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya atas korban kecelakaan konstruksi yang telah kerap terjadi. Dia berdoa, semoga korban dan keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapinya.
"Kejadian ini pasti tidak menjadi keinginan kita semua, dan berharap hal seperti ini tidak akan terjadi berulang di kemudian hari," pungkasnya.
(eds/ang)
"Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di tanah air, setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu," kata Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia Erwin Aksa dalam keterangan resminya, seperti dikutip Selasa (20/2/2018).
Menurutnya, hal ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan harus ada tindakan serta kebijakan luar biasa dari pemerintah. Menyusul sejumlah kejadian kecelakaan yang beruntun ini, Kadin pun menyampaikan sejumlah imbauan ke pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga diminta mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi.
"Dan jika ditemukan adakan pelanggaran, maka harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan kepada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai sama sekali terhadap keselamatan dan kesehatan kerja," kata Erwin.
Dalam keterangannya, Erwin menjelaskan, bahwa proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN karya. Jumlah proyek yang sangat banyak dengan nilai yang besar dirasa juga mempunya batas terhadap kemampuan perseroan.
Hal ini kata dia menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian BUMN tersebut di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi, perusahaan tersebut diberi tenggat waktu yang sangat ketat, sehingga bisa menjadi penyebab semakin beruntutnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi.
Pemerintah pun diminta melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan.
"Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat," jelas Erwin.
Kadin juga menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya atas korban kecelakaan konstruksi yang telah kerap terjadi. Dia berdoa, semoga korban dan keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapinya.
"Kejadian ini pasti tidak menjadi keinginan kita semua, dan berharap hal seperti ini tidak akan terjadi berulang di kemudian hari," pungkasnya.
Baca juga: Sudah 5 Proyek Tol Waskita Ambruk |
