Bandara Bali Utara Belum Perlu Dibangun, Ini Respons Investor

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, mengatakan pembangunan Bandara Bali Utara yang rencananya berlokasi di atas laut belum bisa dilaksanakan. Ini mengacu pada rekomendasi hasil studi Bank Dunia atau World Bank.

Direktur Operasional PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU), Tulus Pranowo mengatakan pihaknya belum mengetahui hasil kajian tersebut. Dia bilang, sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil penetapan lokasi dari proposal yang telah diajukan perusahaan.

"Belum. Kami merasa belum atau tidak batal. Lha wong kami tahu, kami kan sampaikan proposalnya formal," katanya kepada detikFinance lewat pesan singkat saat dihubungi, Sabtu (3/3/2018).

Baca juga: Luhut: Studi World Bank, Bandara Bali Utara Belum Perlu Dibangun

Menurutnya, pembangunan bandara kedua di Bali perlu dilakukan mengingat terbatasnya kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai yang saat ini menjadi satu-satunya bandara di Bali. Tulus berharap pembangunan bandara nanti didukung pemerintah lewat pembangunan infrastruktur akses.

"Seperti yang saya bilang, Bali itu perlu alternate aerodrome. Walau Denpasar punya dua runway, kalau kondisi closed misal karena cuaca, terus mau mendarat di mana? Mestinya tetap dibangun, berbagi beban. Akses oleh pemerintah gitu," katanya.

Baca juga: Pembangunan Bandara Bali Utara Sudah Tertunda 9 Tahun

Pembangunan bandara Bali Utara telah direncanakan sejak tahun 2009, namun karena adanya kendala lahan untuk dibangun di darat, bandara Bali utara akhirnya bakal dibangun di lepas pantai.

Meski biaya pembangunan di atas laut lebih mahal, namun hal tersebut lebih efektif, karena tidak melibatkan pembebasan lahan. Pasalnya dengan pembangunan bandara di darat, PT BIBU banyak menemukan kendala seperti harus memindahkan 33 pure yang 21 situs, dan harus memindahkan jalan raya, pemukiman dan sampai sawah potensial di Bali. (eds/hns)