Selasa, 13 Mar 2018 18:55 WIB
Soal Pencopotan Direksi Waskita, Rini Soemarno: Tunggu RUPS
Foto: Ari Saputra
FOKUS BERITA
Semua Proyek Konstruksi Layang Disetop
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan merombak jajaran direksi PT Waskita Karya Tbk (Persero) pada saat rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan konstruksi pelat merah itu.
Hal itu juga sekaligus menjalankan hasil rekomendasi dari komite keselamatan konstruksi (Komite K2) di bawah Kementerian PUPR.
Dia menyebutkan hasil rekomendasi atas sejumlah proyek yang sempat dihentikan sementara adalah adanya perbaikan manajemen.
"Ya dia (Waskita) harus perbaikan di manajemen, perbaikan manajemen itu perubahan direksi, harus ada tambahan direktur keselamatan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya," kata Rini di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Untuk melaksanakan rekomendasi itu, Rini mengaku harus menunggu sampai pada RUPS.
"Sudah (ada rekomendasi), RUPS-nya belum, gimana sih anda," tutup dia.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, telah menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap BUMN yang lalai ke Menteri BUMN Rini Soemarno selaku penanggung jawab dari perusahaan milik negara terkait yang diberikan sanksi.
BUMN yang diminta diganti pejabat hingga direksinya mencakup PT Waskita Karya, PT Hutama Karya dan PT Virama Karya. Sementara BUMN lainnya seperti PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya diminta untuk mendapatkan teguran keras dari Kementerian BUMN.
"Sanksi, untuk Waskita agar memperbaiki manajemen dan mengganti pejabat sampai dengan direksi. Kemudian Hutama Karya juga harus ada yang diganti sampai kepala proyek, karena baru sekali, tapi sudah ada yang meninggal. Tapi kalau Wijaya Karya dan Adhi Karya teguran sangat keras. Kalau Virama Karya, teguran keras dan mengganti kepala divisi atau apa (lupa saya)," kata Basuki. (fdl/dna)
Hal itu juga sekaligus menjalankan hasil rekomendasi dari komite keselamatan konstruksi (Komite K2) di bawah Kementerian PUPR.
Dia menyebutkan hasil rekomendasi atas sejumlah proyek yang sempat dihentikan sementara adalah adanya perbaikan manajemen.
"Ya dia (Waskita) harus perbaikan di manajemen, perbaikan manajemen itu perubahan direksi, harus ada tambahan direktur keselamatan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya," kata Rini di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Untuk melaksanakan rekomendasi itu, Rini mengaku harus menunggu sampai pada RUPS.
"Sudah (ada rekomendasi), RUPS-nya belum, gimana sih anda," tutup dia.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, telah menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap BUMN yang lalai ke Menteri BUMN Rini Soemarno selaku penanggung jawab dari perusahaan milik negara terkait yang diberikan sanksi.
BUMN yang diminta diganti pejabat hingga direksinya mencakup PT Waskita Karya, PT Hutama Karya dan PT Virama Karya. Sementara BUMN lainnya seperti PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya diminta untuk mendapatkan teguran keras dari Kementerian BUMN.
"Sanksi, untuk Waskita agar memperbaiki manajemen dan mengganti pejabat sampai dengan direksi. Kemudian Hutama Karya juga harus ada yang diganti sampai kepala proyek, karena baru sekali, tapi sudah ada yang meninggal. Tapi kalau Wijaya Karya dan Adhi Karya teguran sangat keras. Kalau Virama Karya, teguran keras dan mengganti kepala divisi atau apa (lupa saya)," kata Basuki. (fdl/dna)
FOKUS BERITA
Semua Proyek Konstruksi Layang Disetop
