Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Telan Rp 9 T

Bandung Barat - Pembebasan tanah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditarget rampung April tahun ini. Saat ini progres pengadaan lahan sudah mencapai 56,5%.

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, proses pembebasan tanah menelan biaya hingga Rp 9 triliun

"(Biaya pembebasan lahan), total anggarannya Rp 9 triliun," kata Rini saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) di kawasan Walini, Desa Kanangasari, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Rabu (21/3/2018).

Baca juga: Begini Kondisi Terbaru Proyek yang Sempat Disebut 'Kecebong'

Dana tersebut tidak menggunakan APBN. Dana tersebut diperoleh dari konsorsium antara BUMN Indonesia dan perusahaan China lewat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Rini menjelaskan saat ini pengadaan tanah tinggal proses musyawarah dalam menetapkan valuasi atau nilai tanah milik warga untuk diambil alih guna kebutuhan proyek Kereta Cepat JKT-BDG.

Baca juga: Berjaket Kulit, Rini Soemarno Dibonceng Polisi Pakai Motor Trail

"Pada dasarnya tinggal penilaian valuasi karena harus musyawarah. Kita tetap programnya satu area tetap diukur ulang secara detail. Habis itu kita musyawarahkan. Masyarakat diberi waktu, ada yang setuju, ada yang tidak," ujarnya.

Musyawarah ini cukup memakan waktu mencapai kesepakatan bersama. Proses pembebasan tanah proyek kereta cepat JKT-BDG melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Selesainya Molor, Rini Minta Maaf

Saat meninjau lokasi proyek kereta cepat JKT-BDG, Rini ditemani Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin.

"Semua sedang dikerjakan jadi saya terima kasih dengan Bu Ari karena panjangnya jalur ini dan melewati banyak kabupaten kota memang komplikasinya cukup tinggi. Kami yakin progres pembangunan kereta cepat dapat berjalan dengan baik," tutur Rini. (hns/hns)