Menteri Basuki Ungkap Tantangan dalam Memelihara Infrastruktur

Jakarta - Pada tahun ini, Kemen PUPR mengalokasikan 57% dari Rp 41,6 triliun anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.

"Tanpa pengendalian ODOL, kita akan kesulitan menjaga keberlanjutan jalan. Untuk itu, kita siap duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan apakah tugas pemeliharaan jalan juga mencakup jembatan timbang," ujar Basuki dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan hal tersebut saat membuka acara Konferensi Regional Teknik Jalan ke-14 bertema 'Jalan, Mobilitas, Keberlanjutan' yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam pengendalian beban kendaraan melalui jembatan timbang. Basuki juga mengatakan pengendalian ODOL dibutuhkan karena mulai 2019, Kemen PUPR akan menggunakan metode Availability Payment untuk pertama kalinya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional.

Anggaran yang ditetapkan senilai Rp 5,1 triliun yang akan dilakukan di Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Nantinya pembangunan dan pemeliharaan jalan didanai terlebih dahulu oleh pihak swasta, kemudian Pemerintah akan membayar tingkat layanan jalan yang diberikan per tahunnya.

"Ini merupakan salah satu bentuk inovasi menjaga keberlanjutan jalan dari sisi pembiayaan. Saya juga menantang anggota HPJI untuk memunculkan satu inovasi teknologi melalui konferensi ini yang bisa diterapkan dalam pembangunan jalan dan jembatan di Indonesia. Saya akan memberikan reward," katanya.

Pembangunan Jembatan Holtekamp di Provinsi Papua, lanjutnya, menjadi contoh penerapan inovasi teknologi ini. Mulai dari pembuatan sampai pengangkutannya.

Jembatan Holtekamp merupakan jembatan pelengkung baja pertama yang dibuat utuh di tempat lain dan dikirim ke lokasi proyek menggunakan kapal sejauh 3.200 km. Maka jembatan ini selesai lebih cepat 6 bulan dari rencana awal.

Basuki juga mendorong HPJI untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan. Ia mencontohkan PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya saat ini sudah memiliki Direktur QSHE (Quality, Health, Safety, and Environment).

Sementara itu, Ketua Umum HPJI Hediyanto W Husaini mengatakan selain aspek inovasi pembiayaan dan teknologi, keberlanjutan jalan juga harus memperhatikan aspek perencanaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur jalan harus dapat menjamin kontinuitas keseluruhan aspek tersebut.

"Dalam pembangunan jalan dan jembatan terutama di perkotaan perlu diperhatikan teknologi yang tepat. Sehingga tidak hanya mempertimbangkan biaya pembangunannya saja namun juga biaya yang ditanggung oleh pemakai jalan seperti kemacetan," paparnya. (ega/ega)